Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung HM Prasetyo menilai hukum harus menyelaraskan diri dengan kebutuhan, termasuk perasaan keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Pernyataan itu merujuk revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dibahas DPR.
Menurut dia, dinamika masyarakat selalu berkembang. Artinya, revisi UU KPK merupakan upaya untuk merespons, terutama terkait perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. UU pun buatan manusia dan boleh saja diubah.
Prasetyo menjawab diplomatis ketika ditanya apakah revisi UU tersebut merupakan upaya melemahkan atau menguatkan lembaga antirasywah. "Revisi itu menyesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/9).
Baca juga: Ini Empat Poin yang tidak Disetujui Jokowi di RUU KPK
Ia menambahkan, pelbagai penyesuaian itu memang diperlukan. Prinsipnya, dinamika kebutuhan dalam masyarakat termasuk rasa keadilan tetap harus direspons.
"Memang ada pro dan kontra tapi itu biasa, apalagi kita negara demokrasi, ada yang setuju dan tidak. Tinggal bagaimana nanti jika sudah menjadi UU, ya kita laksanakan. Yang penting semua upaya penegakan hukum tentunya berjalan di atas koridor hukum," pungkasnya. (OL-4)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
DPR RI mendorong perlindungan pengemudi ojol melalui RUU pekerja gig. Legislator meminta masukan konkret agar regulasi lebih tepat sasaran.
Komnas HAM telah melakukan serangkaian analisis, diskusi ahli, serta pelibatan publik untuk memberikan masukan terhadap draf RUU KKS dan naskah akademiknya.
Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pemilu adalah satu rezim dengan tidak ada lagi rezim Pilkada.
Pelapor yang merasa laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik atau penyidik dapat membuat laporan kepada atasan atau pengawas penyidikan.
Pada Masa Sidang III ini, Dasco mengatakan DPR RI akan memprioritaskan pembahasan delapan rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini adalah soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved