Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Underpass Kentungan, di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, satu bulan lalu mengalami ambles. Akibatnya, dua kendaraan terperosok dan terguling ke tebing jalan sedalam lebih kurang dua meter.
Beruntung, tidak ada korban dalam insiden itu. Namun Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai kecelakaan ini terjadi akibat standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dijalankan dengan baik.
“Hampir tiap bulan kami selalu mendapatkan laporan terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja. Yang menjadi perhatian kami adalah kami ingin memverifikasi kecelakaan tersebut disebabkan oleh apa. Setelah kami turun langsung ke lapangan, ternyata sebagian besar SOP tidak dijalankan,” tegas Sigit saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Sleman, DI Yogyakarta, Senin (5/8/2019).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta agar kepala balai jalan, kontraktor atau pekerja kontruksi itu memperhatikan betul perihal tersebut. Karena jika mereka gagal melaksanakan pekerjaan yang aman untuk lingkungannya, maka mereka harus disertifikasi ulang.
Hal yang perlu disertifikasi bukan hanya perusahaannya, tetapi tenaga-tenaga ahlinya juga. Bahkan jika terjadi kecelakaan yang berat, perusahaan kontraktor tersebut bisa ditutup.
Sigit menambahkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) merupakan landasan hukum untuk pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Undang-Undang ini ingin memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi di Indonesia menjadi aman dan tidak membahayakan masyarakat baik masyarakat umum maupun masyarakat yang menjadi pekerja di proyek.
“Saya kira ini juga info kepada masyarakat, bahwa sudah ada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jika masyarakat menemukan terjadinya penyimpangan (dalam proyek pembangunan), maka segera laporkan saja. Underpass Kentungan ini sudah berjalan 58% dan ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun ini. Ya ini harus dikejar siang-malam, agar tercapai kesejahteraan untuk masyarakat Yogya khususnya,” jelas Sigit. (OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Kegiatan yang bakalan digelar adalah Seminar Nasional Kebangsaan dengan menghadirkan berbagai narasumber dan pemecahan rekor MURI.
Pelatih Timnas U-20, Nova Arianto, menjelaskan bahwa rangkaian persiapan ini sengaja dimulai lebih awal untuk menyelaraskan dengan jadwal pengundian grup.
Pihak korban menyampaikan tiga kebutuhan utama, yakni penegakan hukum yang transparan, pendampingan menyeluruh, serta jaminan pembiayaan bagi anak-anak korban.
KASUS dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha di Kota Yogyakarta Komisioner KPAI, Diyah Puspitarini menyampaikan, ini adalah pengaduan yang kelima daycare bermasalah
Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendesak polisi mengusut tuntas dugaan kekerasan terhadap 103 anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.
GUBERNUR DI Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X, menyesalkan terjadinya tindak kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresha.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved