Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menyebutkan pascaputusan Mahkamah Konstitusi rekonsiliasi antara Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto perlu dilakukan. Ia berharap tidak ada lagi pembisik-pembisik yang dapat mengganggu rencana rekonsiliasi.
"Pertemuan antara keduanya, haruslah. Tapi dalam hati yang menerima, baik pak Jokowi maupun pak Prabowo. Jangan ada pembisik, bahaya itu. Saya tahu Prabowo. Prabowo itu letting saya, mulai dari letnan hingga ke jenderal sama-sama. saya ngerti bener Prabowo," kata Menhan Ryamizard di Jakarta, Kamis (27/6).
Baca juga: Warga Jakarta Antusias Nonton Sidang MK dari Layar Kaca
Pertemuan antara kedua calon presiden yang bertarung di Pilpres 2019 bisa dilakukan pascaputusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. "Yang penting arahnya bersatu kembali," kata Ryamizard.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini mengingatkan agar siapa pun yang menang dalam putusan MK patut dihormati. "Siapa pun yang menang kita hormati. Kita negara hukum bukan negara yang tidak ada hukumnya," kata Ryamizard.
Ia pun memprediksi situasi di Ibu Kota akan aman pascaputusan sengketa Pilpres 2019 yang diselenggarakan di MK. "Saya rasa dari kita lihat situasi itu, saya lihat jauh lebih aman. ini 212 bersama-sama berdoa supaya bersatu apalagi, semua berdoa agar tidak terjadi (chaos)," pungkasnya. (Ant/OL-6)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved