Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut partai koalisi pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah gemuk. Karena itu, koalisi belum membutuhkan partai lain untuk bergabung. “Sementara (partai) yang ada saja (cukup),” kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin.
Dia menilai lima partai pendukung Jokowi-Amin yang lolos ke parlemen secara kuantitatif dan kualitatif sudah cukup menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. Bahkan, boleh dibilang sudah berlebih. “Tapi kalau untuk rekonsiliasi nasional, why not? Ya monggo saja.”
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 didukung sembilan partai, yaitu PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo. Lima di antaranya memenuhi ambang batas parlemen 4% berdasarkan penetapan perolehan suara KPU, yakni PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP.
Pasca-Pemilu 2019, sejumlah parpol pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mulai menunjukkan gelagat angkat kaki dari Koalisi Adil Makmur, di antaranya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) belakangan ini aktif bersilaturahim dengan Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. Silaturahim AHY kepada elite PDIP dinilai sebagai jalan untuk berkoalisi dengan parpol di kubu 01.
Setali tiga uang, PAN juga disebut-sebut bakal bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyebut partainya selalu berada di kursi pemerintahan sejak 1999.
Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai hasil Pemilu 2019, baik pemilu legislatif maupun pilpres sangat menguntungkan pemerintahan Jokowi-Amin bila kelak resmi dilantik sebagai presiden dan wapres. “Dalam kondisi itu, potensi kekuatan DPR sebagai oposisi dan penyeimbang pemerintah akan berkurang fungsinya,” ujarnya dalam diskusi Konsolidasi Partai Politik di Parlemen Pasca-Pemilu 2019, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. (Faj/Pro/P-3)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Ia berharap pembahasan resmi RUU Pemilu dapat segera bergulir dalam waktu dekat melalui panitia kerja (panja) atau mekanisme lainnya.
Rano menekankan pentingnya dukungan politik dari seluruh tingkatan kepengurusan PKB terhadap tiga sektor fundamental di Jakarta, yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
DEWAN Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta menyusun struktur organisasi menyongsong musim politik atau pemilu 2029.
Ketua Umum PKB Cak Imin mengaku prihatin atas penetapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi bermodus THR.
KPK OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Simak profil lengkap dan karier politiknya di sini.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved