Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan, KPK menunggu hasil analisa jaksa penuntut umum untuk membuka penyidikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.
"Normatifnya selalu itu, nanti jaksa-jaksa itu akan lapor ke pimpinan, mereka juga punya naluri siapa yang duluan, siapa yang belakangan," kata Saut di kantornya, Selasa (21/5).
Menurutnya, menganalisis dan mencermati soal perkara untuk membuka nama baru ialah hal yang lumrah. Pasalnya, itu merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh KPK untuk menjerat terduga korupsi.
"Kita tunggu jaksa, mereka akan laporan dan kemudian siapa yang direkomendasikan. Pimpinan akan memutuskan kenapa bukan ini dan bagaimana kelanjutannya, kita tunggu saja mereka," ujar Saut.
Sebelumnya, jaksa KPK, Ronald Ferdinand Worotikan menyatakan, akan mencermati pertimbangan majelis hakim yang mengamini adanya aliran dana kepada asisten pribadi Menpora Miftahul Ulum sebesar Rp11,5 miliar.
Baca juga: KPK Sarankan Jokowi Pilih Menteri yang Berintegritas
"Ini akan kami cermati juga karena ini kan baru mendengar putusan secara lisan ya. Jadi kami akan cermati lebih lanjut putusannya seperti apa," ujar Ronald.
"Majelis hakim hanya mengatakan ada uang Rp11,5 miliar yang diterima oleh Miftahul Ulum, cuma apakah uang yang diterima Miftahul Ulum ini sampai ke Menpora, nah itu yang ingin kami gali lebih lanjut," sambungnya.
Dalam pertimbangan majelis hakim, diketahui bahwa aliran dana yang diterima oleh Miftahul Ulum ditujukan kepada Imam Nahrawi. Hakim juga memasukkan keterangan Imam saat memberikan kesaksian dan membantah soal aliran dana tersebut.
Atas hal itu, Saut menyatakan sudah melakukan diskusi dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo, "Saya dengan pak Agus sudah diskusi, saya tidak usah sebutkan apa diskusi itu, kita amati detail kasus itu, kalau tidak begitu tidak adil dong," tandasnya. (OL-1)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PB Akuatik Indonesia terpaksa memulangkan 12 atlet pelatnas Asian Games 2026 ke klub masing-masing akibat keterbatasan anggaran dari Kemenpora.
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memangkas 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi hanya empat aturan utama.
Menpora menegaskan pentingnya peran Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan sebagai pengelola aset kementerian.
Pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk melakukan pembenahan internal melalui rotasi jabatan.
Terdapat tiga kategori lomba di ajang Malang Half Marathon, yaitu Half Marathon (21K), 10K, dan 5K, dengan rute yang dirancang memiliki titik start dan finish berbeda.
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved