Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum mengumumkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Masing-masing paslon telah menyerahkan laporan kekayaan tersebut dari KPK, kemudian KPU memfasilitasi pengumuman laporan tersebut.
"Berdasarkan surat yang diterima KPU tertanggal 12 April 2019 kepada KPU RI yang memberikan surat kuasa pada KPU RI untuk mengumumkan LHKPN. Untuk paslon nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, total harta kekayaan per 9 Agustus 2018 Rp1.952.013.493.659," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (12/4).
"Selanjutnya untuk Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, total harta kekayaan total kekayaan per 14 Agustus 2018 sebanyak Rp5.099.960.524.965," sambungnya.
Baca juga: Perlu Sanksi untuk Mereka yang Lalai dengan LHKPN
Sesuai ketentuan Pasal 44 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 22 tahun 2018 yang mengatur pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan hasil verifikasi dan klarifikasi KPK kepada masyarakat dengan fasilitasi KPU.
"Jadi ini laporan yang sudah diserahkan ke KPK, hasil verifikasinya sudah disampaikan ke KPU," jelas Arief.
Adapun Rincian LHKPN Paslon 02, sebagai berikut;
Prabowo Subianto
A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 230.443.030.000
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 1.432.500.000
C. Harta bergerak lainnya: Rp 16.418.227.000
D. Surat berharga: Rp 1.701.879.000.000
E. Kas dan setara kas: Rp 1.840.736.659
F. Harta lainnya: Rp 0 (nihil)
G. Hutang: Rp 0 (nihil)
Total: Rp1.952.013.493.659
Sandiaga Uno
A. Harta Tanah dan Bangunan: Rp 191.644. 398.989
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp 325.000.000
C. Harta bergerak lainnya: Rp 3.200.000.000
D. Surat berharga: Rp 4.707.615.685.758
E. Kas dan setara kas: Rp 495. 908.363.438
F. Harta lainnya: Rp 41.295.212.159
G. Hutang: Rp 340.028.135.379
Total: Rp5.099.960.524.965
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved