Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan pembahasan yang dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terkait isu serangan fajar.
"Secara spesifik kita tidak mengagendakan membahas tentang itu, tapi diskusi tentang money politic itu selalu kita lakukan setiap saat," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4).
Menurutnya, kegiatan serangan fajar yang dilakukan oleh peserta Pemilu sudah memiliki regulas. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka yang terbukti bisa dieliminasi dari kontestasi elektoral nanti.
"Kan sudah ada regulasinya, yang terbukti melakukan money politics juga terbukti bisa sampai diskualifikasi, tapi kan harus terbukti dulu," terang Arief.
Baca juga: Bukan Lagi Serangan Fajar, Politik Uang kini Bermodus Asuransi
KPU, lanjut Arief, berkunjung ke KPK untuk melakukan pembaruan data nama penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaannya. Sejauh ini, KPU hanya memiliki wewenang dalam ranah Pemilu, sementara LHKPN merupakan wewenang institusi lain.
"Yang diatur oleh KPU kan masih dalam tahapan Pemilu. Setelah Pemilu itu sudah wewenang institusi yang lain. Mau diingatkan, mau dirapihi lagi, itu terserah mereka (institusi lain)," tandas Arief.(OL-5)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved