Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran partai atas status tersangka yang disandang Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Romi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
"Kami memohon maaf kepada seluruh jajaran partai, para kader, konstituen, akar rumput PPP, serta masyarakat luas. Kami memohon maaf atas peristiwa ini," kata Arsul di DPP PPP, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3).
Arsul mengatakan, PPP tidak mengetahui sama sekali terkait dugaan korupsi yang menyeret ketua umumnya.
PPP, kata dia, juga sama sekali tidak ada kebijakan untuk menyetujui jual beli jabatan tersebut.
"Tidak ada satu kali pun kebijakan dari partai yang kami setujui atau menoleransi kejahatan pelanggaran hukum," ungkap Arsul.
Baca juga: Romi Resmi Jadi Tersangka
Dia melanjutkan, akan menghormati sepenuhnya proses hukum terkait tindak pidana korupsi yang sedang berjalan. Ia meyakini KPK akan berlaku adil dalam proses hukum.
"Tentu kami tetap menghargai asas praduga tak bersalah, itu juga ada dalam sistem hukum pidana kita. Kami tidak ada reaksi negatif. Kita juga telah menyampaikan kepada jajaran partai agar menghormati proses hukum. Agar tidak menyatakan pernyataan yang merupakan penghambatan dalam proses yang sedang dilakukan. Kita hormati KPK sebagai lambang penegak hukum," pungkas dia.
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus suap jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Penetapan ini dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa Romy 1x24 jam.
Sebelumnya, ia terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (15/3) pagi. Penyidik KPK langsung menggiring Romi ke Gedung KPK, Jakarta. Ia tiba di Gedung Merah Putih itu pada Jumat (15/3) pukul 20.10 WIB.
Romi diduga berperan dalam dugaan suap pengisian jabatan di Kemenag pusat dan daerah. Dari OTT, KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Uang itu diduga bagian dari suap atau fee atas cawe-cawe rotasi jabatan tersebut.
Romi ditangkap bersama empat orang yang terdiri dari sejumlah unsur, salah satunya pejabat Kemenag ditangkap KPK di Jawa Timur. Sedangkan, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dibawa dari kantornya di Jakarta. Total yang diamankan dalam operasi senyap ini berjumlah enam orang. (Medcom/OL-2)
KPK membuka peluang menggeledah sejumlah lokasi jika dibutuhkan untuk memperkuat bukti kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.
KPK gencar mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
Deklarasi mengusung Yoyok Sukawi tersebut berlangsung di Semarang, Sabtu (27/7) malam, dihadiri jajaran pimpinan parpol pengusung di tingkat Kota Semarang, Jawa Tengah.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Anies telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta.
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved