Sejumlah Daerah di Jateng belum Terapkan WFH demi Jaga Pelayanan Publik

KEBIJAKAN bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pada hari Jumat belum sepenuhnya diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah (Jateng). Pada Jumat (10/4), sejumlah daerah terpantau masih mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tetap berkantor atau Work From Office (WFO).

Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, ribuan ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tetap menjalankan aktivitas perkantoran seperti biasa. Kegiatan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan normal, meski pada pagi hari para pegawai tampak melakukan aktivitas olahraga bersama.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyatakan bahwa pihaknya belum memutuskan untuk memberlakukan WFH karena masih dalam tahap kajian mendalam dan pembahasan internal.

Baca juga : Soal WFH ASN, DPRD: Pelayanan Publik Harus Prioritas 

"Kami belum memutuskan melaksanakan WFH hari ini. Fokus kami saat ini adalah langkah konkret penghematan energi tanpa mengganggu pelayanan publik. WFH bukan satu-satunya solusi; kami lebih menekankan pada pengurangan konsumsi BBM di lingkungan kerja," ujar Agustina, Jumat (10/4).

Selain alasan penghematan energi, Pemkot Semarang tetap memberlakukan WFO karena adanya agenda krusial, yakni penandatanganan pakta integritas yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri Semarang, serta Polrestabes Semarang.

Salatiga Dorong Jumat Tanpa Kendaraan Bermotor

Senada dengan Semarang, Pemerintah Kota Salatiga juga memilih untuk tetap memberikan pelayanan secara langsung. Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, menegaskan komitmennya agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.

Baca juga : Beda dengan Pusat, Pemprov Jabar Terapkan WFH Setiap Kamis

Sebagai alternatif penghematan energi, Pemkot Salatiga menginisiasi gerakan khusus bagi para pegawainya. "Kami mendorong 'Jumat Tanpa Kendaraan Bermotor'. Pegawai yang rumahnya dekat diminta jalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum sebagai upaya penghematan energi," tutur Robby.

Kabupaten Pati Fokus pada Pelayanan dan PAD

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pati. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa WFH belum dapat diterapkan karena prioritas utama saat ini adalah pelayanan publik dan konsolidasi internal secara langsung.

"Jarak tempuh kantor bagi ASN dan PPPK di Pati relatif dekat. Saat ini kami juga berada dalam masa transisi yang membutuhkan koordinasi tatap muka guna menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara efektif," jelas Risma.

Di sisi lain, Risma menyoroti tantangan fiskal akibat penurunan nilai transfer anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini menuntut kreativitas OPD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat PAD saat ini hanya mampu menopang sekitar 20 persen dari APBD Kabupaten Pati.

"Semua OPD sudah saya instruksikan untuk berkreasi meningkatkan PAD di luar sektor pajak. Salah satu potensi yang sedang kami lirik adalah optimalisasi pengelolaan sampah," pungkasnya. (H-3)