Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon berencana menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dekat. WFH ASN tersebut akan berlangsung pekan depan.
“Hingga kini kebijakan tersebut masih akan dimatangkan melalui rapat yang dijadwalkan berlangsung pekan depan,” tutur Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, Rabu (1/4).
WFH ASN, lanjut Agung, dilaksanakan dengan skema WFH dibatasi maksimal 20 persen dari total ASN di lingkungan Pemkab Cirebon.
Dijelaskan Agung, pola kerja fleksibel tersebut dapat diterapkan dengan skema empat hari kerja di kantor dan WFH 1 hari, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Hari pelaksanaan WFH, sambung dia, fleksibel dan tidak harus pada hari tertentu seperti Jumat.
“Bisa saja empat hari, kemungkinan bukan hari Jumat, bisa Selasa, atau Rabu,” jelas Agung.
Namun, ia menegaskan bagi pejabat struktural tetap diwajibkan masuk kerja secara penuh. Mereka antara lain kepala dinas atau pejabat pimpinan tinggi (JPT) serta administrator. Sedangkan untuk pejabat pengawas setingkat eselon IV dan pejabat fungsional dimungkinkan menjalankan WFH hingga 100 persen, dengan tetap memperhatikan sistem pengawasan.
Bagi ASN yang menjalankan WFH, Agung menekankan tetap wajib melakukan absensi berbasis lokasi sebagai bentuk pengendalian.
“Absensi dilakukan di titik lokasi masing-masing, namun masih dalam radius wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon,” jelasnya.
Agung mencontohkan, ASN yang berdomisili di wilayah Losari dapat melakukan absensi dari lokasi tersebut tanpa harus datang ke pusat pemerintahan di Sumber. Namun, sistem akan menolak absensi jika dilakukan di luar radius yang telah ditentukan.“Kalau di luar wilayah Cirebon, tidak bisa absensi. ASN tetap harus berada di wilayah Cirebon. Karena WFH itu bukan libur, tetap bekerja dari rumah,” tutur Agung. (H-4)
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
Kebijakan WFH ASN memicu pro dan kontra. Apakah efektif menghemat energi atau malah memindahkan beban ke rumah tangga? Simak analisis lengkapnya.
Pemkab Ciamis, Jawa Barat, mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam kebijakan WFH ASN, ASN didorong menggunakan transportasi umum
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan work from home (WFH) satu hari sepekan belum akan efektif untuk penghematan energi atau bahan bakar minyak (BBM).
KEBIJAKAN bekerja dari rumah (WFH) satu dalam sepekan yang akan diterapkan pemerintah diharapkan tidak sampai menurunkan kinerja pegawai dan layanan publik.
Untuk perbaikan rutilahu tersebut,Pemkab Cirebon sudah mengalokasikan anggaran.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Cirebon terjadi Agustus–September 2026. Warga diimbau hemat air dan manfaatkan hujan yang masih turun.
Kelangkaan solar subsidi membuat kapal nelayan di Pelabuhan Kejawanan Cirebon tak melaut hampir sebulan, berdampak pada ratusan pekerja.
Total jumlah jemaah calon haji yang berangkat tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sejak beroperasinya Waduk Jatigede, dampak penurunan debit air, khususnya di wilayah utara Kabupaten Cirebon dapat ditekan secara signifikan.
Es kopi yang menggunakan plastik dan sedotan dijual Rp6 ribu dari sebelumnya Rp5 ribu. Tapi karena pelanggan protes akhirnya kenaikan harga hanya berlaku sehari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved