WFH ASN Dinilai belum Tentu Hemat Energi

KEBIJAKAN work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan mulai diterapkan pemerintah memunculkan tanda tanya terkait efektivitasnya dalam menekan konsumsi energi. Alih-alih benar-benar menghemat, kebijakan itu dinilai berpotensi hanya memindahkan beban energi dari kantor ke rumah tangga.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan pengaturan beban kerja di masing-masing instansi. Menurut dia, pembatasan mobilitas ASN memang dapat menekan penggunaan energi BBM sektor transportasi. Namun, konsumsi listrik justru bebannya bisa makin besar ke rumah tangga.

“Kalau mengenai efektivitasnya itu sangat tergantung dari sejauh mana pengawasan dan beban kerja dari pimpinan di masing-masing unit kerja,” kata Trubus ketika dihubungi, Kamis (9/4).

Baca juga : Soal WFH ASN, DPRD: Pelayanan Publik Harus Prioritas 

“Beban konsumsi energinya bisa pindah dari kantor ke rumah. Orang tetap pakai listrik, tetap pakai perangkat, hanya lokasinya saja yang berubah,” katanya.

Dari sisi implementasi, Trubus menyoroti tantangan pengawasan, terutama di daerah. Mekanisme kontrol harus benar-benar dijalankan karena jika tidak pelaksanaan WFH bisa jauh dari tujuan yang dicanangkan.

“Pengawasannya tidak mudah. ASN mengawasi ASN lain, apalagi di daerah sangat tergantung pada kepala daerah,” katanya.

Baca juga : Akademisi Nilai Kebijakan WFH Efektif Tekan Konsumsi Energi di Tengah Krisis Global

Pengalaman WFH pada masa covid-19, kata Trubus, berlangsung dalam konteks yang sangat berbeda. Ketika itu kebijakan bekerja dari rumah didorong kebutuhan mendesak demi kesehatan.

Berbeda dengan kondisi sekarang yang relatif normal, WFH tidak dilandasi rasa urgensi yang sama sehingga efektivitas dan kedisiplinannya benar-benar perlu diawasi.

Menurut Trubus, ada faktor lain yang juga bisa memengaruhi efektivitas WFH. Menurutnya, tidak semua ASN memiliki kondisi hunian yang memadai untuk bekerja. Kondisi tersebut justru berpotensi mengurangi efektivitas kerja bahkan memunculkan WFA (work from anywhere)  yang melenceng dari semangat penghematan.

“Kalau di rumah tidak kondusif, akhirnya kerja di luar seperti misalnya dari cafe. Itu juga jadi persoalan,” ujarnya.

Meski begitu, kebijakan WFH masih bersifat uji coba. Pemerintah dinilai tengah menguji untuk melihat dampaknya terhadap efisiensi energi dan kinerja birokrasi.

Trubus memandang kebijakan itu tetap perlu dicoba sebagai langkah antisipatif di tengah tekanan global khususnya terkait energi. Evaluasi nantinya akan menjadi kunci untuk menentukan WFH layak dilanjutkan atau tidak

“Ini semacam testing the water. Nanti kita lihat evaluasinya apakah target penghematan Rp6,2 triliun itu tercapai atau tidak,” ucapnya. (Z-10)