Kebijakan Work From Home, Pemkab Cirebon masih Tunggu Aturan Pemerintah Pusat

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih menunggu aturan pemerintah pusat terkait work from home (WFH). 

“Hingga kini kita masih menunggu aturan resminya dari pemerintah pusat tentang WFH,” tutur Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Hadi Suryaningrat, Kamis (26/3). 

Dijelaskan Hadi, Pemkab Cirebon masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijkan serupa di daerah. 

Baca juga : Pemkab Majalengka akan Terapkan Work From Home Bulan Depan

Namun pada prinsipnya, lanjut Hadi, Pemkab Cirebon siap menyesuaikan apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan. Ia menegaskan, penerapan WFH nantinya harus tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal. “Kalau nanti sudah ada aturan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti. Namun yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujarnya.

Selain itu, jika kebijakan WFH kembali diterapkan, diperlukan pengaturan teknis yang jelas di setiap perangkat daerah. Pihaknya pun tengah menyusun aturan teknis untuk penerapan WFH jika aturan dari pusat sudah ada. Seperti sistem kerja bergiliran serta pemanfaatan teknologi digital.

 “Kemungkinan akan diatur secara bergantian atau hybrid, agar pelayanan tetap berjalan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital juga harus dimaksimalkan,” tutur Hadi. 

Baca juga : Work From Home Dinilai Solusi Sementara Antisipasi Dampak Gejolak Energi Global

Seperti diketahui  pemerintah pusat tengah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja swasta sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan skema WFH direncanakan dapat diterapkan satu hari dalam sepekan. Namun, teknis pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan. Durasi kebijakan tersebut akan bersifat fleksibel, menyesuaikan perkembangan situasi global, termasuk dinamika harga minyak dan kondisi geopolitik.

Airlangga mengungkapkan rencana tersebut telah mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan WFH dinilai mampu meningkatkan efisiensi, terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas harian masyarakat. “Potensi penghematan energi diperkirakan bisa mencapai sekitar 20 persen,” tutur Airlangga. (H-2)