Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti secara penuh kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Secara prinsip seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat,” ujar Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).
Kendati demikian, Pemprov DKI memberi catatan penting terkait pengaturan hari pelaksanaan WFH. Ia memastikan, kebijakan tersebut tidak akan diterapkan pada hari Rabu yang selama ini telah ditetapkan sebagai hari penggunaan transportasi umum bagi ASN di Jakarta.
“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum, sehingga dengan demikian saya kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat akan memutuskan di luar hari Rabu. Karena Rabu tetap untuk transportasi umum,” tegasnya.
Di sisi lain, penerapan WFH yang mengikuti regulasi pusat juga diproyeksikan menjadi bagian dari strategi efisiensi energi dan pengurangan mobilitas harian ASN, tanpa mengganggu kebijakan transportasi yang sudah berjalan di Ibu Kota.
Pemprov DKI pun menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum menetapkan skema teknis pelaksanaan WFH di lingkungan ASN Jakarta. (E-4)
Kebijakan WFH ASN memicu pro dan kontra. Apakah efektif menghemat energi atau malah memindahkan beban ke rumah tangga? Simak analisis lengkapnya.
Pj Sekretaris Daerah Babel Fery Apriyanto mengaku akan melakukan penyesuaian terhadap penggunaan kendaraan operasional dinas sebagai bagian dari langkah efisiensi energi.
Kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pekerja karena berkurangnya biaya transportasi dan operasional harian.
Penerapan WFH merupakan bagian dari efisiensi. Terutama upaya menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Kebijakan ini juga menekankan efisiensi sumber daya meliputi listrik (lampu dan AC) kantor, komputer, penghematan air serta BBM.
KEBIJAKAN bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk para aparatur sipil negara bisa saja efektif dilaksanakan.
KAI Commuter memantau adanya tren penurunan volume pengguna KRL Jabodetabek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved