Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, bersama unsur Forkopimda dan tokoh lintas agama bertemu dengan Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, di Pendopo, Kamis (3/7). Pembahasan yang krusial pada pertemuan itu berkaitan aksi intoleransi di Kecamatan Cidahu.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
"Semoga kita semua bisa mengambil hikmah besar dari peristiwa ini. Jangan sampai terulang di kemudian hari," kata Asep, Kamis (3/7).
Asep mengajak semua pihak berkolaborasi menjaga kerukunan antarumat beragama. Apalagi, negara mengamanatkan kebebasan beragama yang diatur undang-undang.
"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang diatur undang-undang. Termasuk dalam konstitusi dan konvensi internasional tentang hak sipil politik," tegasnya.
Pemkab Sukabumi berterima kasih kepada semua pihak yang terus menjaga kondusivitas dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sukabumi. Pertemuan kali ini harus jadi momen memperkuat kesatuan dan persatuab serta mempererat tali persaudaraan.
"Terima kasih kepada semua pihak yang terus konsen menjaga kondusivitas dan kerukunan antarumat beragama," pungkasnya.
Staf Khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Suwarta, menyebut insiden di Kecamatan Cidahu dipicu kesalahpahaman. Terutama dalam konteks istilah tempat ibadah, rumah ibadah, dan tempat pembinaan rohani.
"Ini murni kesalahpahaman. Ada mispersepsi dan miskomunikasi," kata Thomas.
Thomas mengapresiasi pihak kepolisian yang respon cepat kejadian tersebut. Sehingga, insiden tak meluas dan bisa ditangani dengan baik.
Kapolres Sukabumi Ajun Komisaris Besar Samian memastikan, bangunan yang dirusak di Kecamatan Cidahu bukan tempat beribadah umat Kristiani. Bangunan itu merupakan rumah singgah atau vila yang saat kejadian sedang digunakan beraktivitas berupa retret bagi pelajar.
"Ada yang mengaitkan dengan agama ataupun SARA. Berdasarkan fakta di lapangan tak seperti itu. Bangunan itu adalah rumah singgah atau vila.
Peristiwa itu karena kesalahpahaman," tegasnya.
Samian meminta semua pihak tidak tergiring opini dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di Kecamatan Cidahu sendiri kondisi saat ini terpantau aman, tentram, dan damai.
"Fakta di lapangan, kebebasan beribadah di Cidahu sampai sekarang terjalin dengan baik. Masyarakatnya aman, kondusif, dan tentram," pungkasnya. (H-1)
Proses perbaikan masih berlangsung secara intensif dengan fokus pada perkuatan tubuh ban rel guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. U
Hasil asesmen di lapangan, panjang rekahan tanah sekitar 8 meter dengan kedalaman 50 sentimeter.
Di Kampung Cibolang RT 03/06 Desa/Kecamatan Curugkembar, dampak cuaca ekstrem mengakibatkan sebuah jembatan tergerus longsor.
Berdasarkan hasil monitoring di Pasar Pelita dan Tipar Gede, harga komoditas yang cenderung masih stabil antara lain beras.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Sukabumi meminta bantuan Pemprov Jabar memperbaiki ruas Jalan Merbabu di Kecamatan Gunungpuyuh.
Penerapan WFH merupakan bagian dari efisiensi. Terutama upaya menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Menteri HAM Natalius Pigai siapkan regulasi kuat lindungi aktivis HAM dari kriminalisasi melalui revisi UU HAM untuk kepastian hukum advokasi.
Menteri HAM Natalius Pigai sebut sedang siapkan tim asesor lintas sektor untuk verifikasi status aktivis guna cegah penyalahgunaan perlindungan hukum.
15 warga sipil tewas dalam baku tembak di Kembru Papua. Menteri HAM Natalius Pigai ambil alih investigasi dan desak pelaku segera diungkap.
Pemerintah kawal pemulihan aktivis Andrie Yunus korban air keras. Perawatan intensif, operasi mata, dan biaya ditanggung penuh hingga rehabilitasi.
Kemenham soroti anomali hukum kasus air keras Andrie Yunus yang libatkan oknum BAIS TNI. Desak penggunaan peradilan umum untuk ungkap dalang intelektual.
KemenHAM desak penerapan mekanisme koneksitas dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus oleh oknum BAIS TNI. Simak alasan pentingnya koordinasi TNI-Polri demi transparansi hukum
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved