Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TRAGEDI berdarah di Papua kembali menyita perhatian publik. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, sedikitnya 15 warga sipil meninggal dunia dalam insiden baku tembak antara aparat dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang terjadi pada Selasa (14/4).
Dilansir dari Antara, Pigai menegaskan bahwa angka korban tersebut merupakan hasil pengumpulan data dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat setempat.
Tak hanya korban jiwa, Kementerian HAM juga mencatat tujuh orang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut, mempertegas dampak serius konflik bersenjata yang terjadi di wilayah sipil.
Peristiwa ini langsung menjadi perhatian utama Kementerian HAM. Pigai menilai, jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil menjadi alasan kuat negara untuk turun langsung mengusut kasus ini secara menyeluruh.
Lebih jauh, Kementerian HAM memutuskan mengambil alih penanganan kasus guna memastikan proses investigasi berjalan transparan dan tidak menyisakan keraguan publik.
Pigai bahkan menyoroti bahwa insiden terjadi pada siang hari, sehingga menurutnya identitas pelaku sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diketahui oleh warga sekitar.
Ia pun melontarkan pernyataan tegas, meminta pihak yang terlibat untuk tidak bersembunyi dan segera mengakui perbuatannya demi keadilan.
“Peristiwa terjadi terang-terangan. Masyarakat di lokasi pasti mengetahui siapa pelakunya. Tidak perlu ditutup-tutupi, harus dibuka,” tegas Pigai.
Langkah pengambilalihan oleh Kementerian HAM diharapkan bisa membuka tabir peristiwa ini secara objektif, sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait siapa yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban sipil dalam konflik tersebut. (Z-10)
Menteri HAM Natalius Pigai siapkan regulasi kuat lindungi aktivis HAM dari kriminalisasi melalui revisi UU HAM untuk kepastian hukum advokasi.
Menteri HAM Natalius Pigai sebut sedang siapkan tim asesor lintas sektor untuk verifikasi status aktivis guna cegah penyalahgunaan perlindungan hukum.
Pemerintah kawal pemulihan aktivis Andrie Yunus korban air keras. Perawatan intensif, operasi mata, dan biaya ditanggung penuh hingga rehabilitasi.
Kemenham soroti anomali hukum kasus air keras Andrie Yunus yang libatkan oknum BAIS TNI. Desak penggunaan peradilan umum untuk ungkap dalang intelektual.
KemenHAM desak penerapan mekanisme koneksitas dalam kasus penyiraman air keras Andrie Yunus oleh oknum BAIS TNI. Simak alasan pentingnya koordinasi TNI-Polri demi transparansi hukum
Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, menegaskan bahwa kasus yang menimpa Andrie Yunus tidak dapat dipisahkan dari peran institusi TNI.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved