Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya telah mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke 30 distrik yang tersebar di wilayah itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Jumlah 30 distrik di Kabupaten Sorong terdiri dari Distrik Aimas, Bagun, Beraur, Botain, Buk, Hobart, Klamono, Klasafet, Klaso, Klawak, Klayili, Konhir dan Makbon, Malabotom, Mariat, Maudus, Mayamuk, Moisegen, Saengkeduk, Salawati, Salawati Selatan, Salawati Tengah, Sayosa, Sayosa Timur, Seget Segun, Sorong, Sunook dan Wemak.
Ketua KPU Kabupaten Sorong Frengki Duwith di Sorong menjelaskan KPU telah dan sedang melangsungkan pendistribusian logistik ke 30 distrik sejak 8 hingga 10 Februari 2024.
Baca juga : Pos Indonesia Distribusikan Surat Suara Pemilu ke 2.400 Kecamatan
"Jadi tepat pada H-6 atau 8 Februari 2024 logistik sudah bergerak ke 30 distrik," kata Frengki seperti dilansir dari Antara, Jumat (9/2).
Logistik yang didistribusikan itu terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara dan kelengkapan tempat pemungutan suara lainnya.
Berdasarkan hasil rapat pleno penetapan jadwal distribusi, 8 hingga 10 Februari adalah tanggal batas pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU ke 30 distrik yang tersebar di Kabupaten Sorong.
Baca juga : Siap-Siap, Dalam Waktu Dekat Warga Dapat Undangan Memilih dari KPU
"Jadi 8 sampai 10 Februari batas pendistribusian dari KPU ke panitia pengawas pemilu distrik (PPD)," bebernya.
Kemudian, dari PPD logistik bergerak ke panitia pemungutan suara (PPS) pada 10 sampai 12 Februari 2024. Selanjutnya PPS melakukan pengecekan ulang terhadap logistik untuk memastikan jumlah logistik telah sesuai kebutuhan, maka pada 12 dan 13 Februari 2024 logistik itu kemudian didistribusikan ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
"Distribusi ke 30 distrik ini kita menggunakan mode transportasi truk untuk distrik yang berada di daratan kemudian menggunakan perahu untuk distrik berada di kepulauan, seperti Maudus, Salawati Tengah dan Salawati Selatan," bebernya.
Baca juga : KPU masih Layani Pengurusan Pindah Lokasi TPS, Hari Ini Terakhir
Dia menyebutkan, khusus Distrik Sengkeduk dan Distrik Klasou menggunakan alat transportasi dobel gardang karena kondisi geografis sulit ditempuh dengan menggunakan truk biasa.
KPU Kabupaten Sorong telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) 2024 sebanyak 92.307 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki 47.904 dan pemilih perempuan 44.403 yang tersebar di 30 distrik dan 253 kelurahan.
Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sorong sebanyak 520 TPS. (Z-6)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved