Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya telah mendistribusikan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke 30 distrik yang tersebar di wilayah itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Jumlah 30 distrik di Kabupaten Sorong terdiri dari Distrik Aimas, Bagun, Beraur, Botain, Buk, Hobart, Klamono, Klasafet, Klaso, Klawak, Klayili, Konhir dan Makbon, Malabotom, Mariat, Maudus, Mayamuk, Moisegen, Saengkeduk, Salawati, Salawati Selatan, Salawati Tengah, Sayosa, Sayosa Timur, Seget Segun, Sorong, Sunook dan Wemak.
Ketua KPU Kabupaten Sorong Frengki Duwith di Sorong menjelaskan KPU telah dan sedang melangsungkan pendistribusian logistik ke 30 distrik sejak 8 hingga 10 Februari 2024.
Baca juga : Pos Indonesia Distribusikan Surat Suara Pemilu ke 2.400 Kecamatan
"Jadi tepat pada H-6 atau 8 Februari 2024 logistik sudah bergerak ke 30 distrik," kata Frengki seperti dilansir dari Antara, Jumat (9/2).
Logistik yang didistribusikan itu terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara dan kelengkapan tempat pemungutan suara lainnya.
Berdasarkan hasil rapat pleno penetapan jadwal distribusi, 8 hingga 10 Februari adalah tanggal batas pendistribusian logistik dari gudang logistik KPU ke 30 distrik yang tersebar di Kabupaten Sorong.
Baca juga : Siap-Siap, Dalam Waktu Dekat Warga Dapat Undangan Memilih dari KPU
"Jadi 8 sampai 10 Februari batas pendistribusian dari KPU ke panitia pengawas pemilu distrik (PPD)," bebernya.
Kemudian, dari PPD logistik bergerak ke panitia pemungutan suara (PPS) pada 10 sampai 12 Februari 2024. Selanjutnya PPS melakukan pengecekan ulang terhadap logistik untuk memastikan jumlah logistik telah sesuai kebutuhan, maka pada 12 dan 13 Februari 2024 logistik itu kemudian didistribusikan ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
"Distribusi ke 30 distrik ini kita menggunakan mode transportasi truk untuk distrik yang berada di daratan kemudian menggunakan perahu untuk distrik berada di kepulauan, seperti Maudus, Salawati Tengah dan Salawati Selatan," bebernya.
Baca juga : KPU masih Layani Pengurusan Pindah Lokasi TPS, Hari Ini Terakhir
Dia menyebutkan, khusus Distrik Sengkeduk dan Distrik Klasou menggunakan alat transportasi dobel gardang karena kondisi geografis sulit ditempuh dengan menggunakan truk biasa.
KPU Kabupaten Sorong telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) 2024 sebanyak 92.307 pemilih terdiri dari pemilih laki-laki 47.904 dan pemilih perempuan 44.403 yang tersebar di 30 distrik dan 253 kelurahan.
Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sorong sebanyak 520 TPS. (Z-6)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved