Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akhirnya memutuskan mengembalikan formasi tenaga kesehatan (nakes) pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 2023.
Keputusan tersebut diambil setelah sejumlah pejabat dan anggota dewan dari Brebes menemui pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (26/9).
Sejumlah pejabat yang menemui Kemenpan RB di antaranya Pj Bupati Urip Sihabudin, Asisten Sekda, Kepala Dinkes dan Anggota Komisi IV DPRD Brebes. Kedatangan mereka ke Kemanpan RB itu meminta agar formasi PPPK untuk tenaga nakes dikembalikan seperti semula.
Asisten III Sekda Brebes, Eko Supriyanto menjelaskan formasi PPPK di Brebes sebanyak 2555 orang. Terdiri dari 1.646 tenaga pendidikan, fungsional tenaga kesehatan 813 orang, dan tenaga fungsional teknis lainnya 96 orang.
baca juga: RUU ASN Dibawa ke Paripurna, Nasib Tenaga Honorer Jadi Sorotan
Namun Menpan RB hanya menyetujui 1742 atau sekitar 70%. Menpan RB memutuskan menghapus 813 formasi nakes sehingga menimbulkan gelombang aksi demo dari para pekerja kesehatan.
"Demo kemarin itu sebagai dampak penghapusan 813 formasi PPPK nakes. Mereka kecewa karena kesempatan untuk diangkat menjadi ASN PPPK hilang, jadi banyak yang protes," ujar Eko melalui saluran telepon.
Eko menuturkan pertemuan dengan Kemenpan RB itu membuahkan hasil. Kemenpan RB mengembalikan 813 formasi nakes yang sempat dihapus. Utusan dari Brebes menghadap ke Kemenpan RB setelah difasilitasi anggota DPR, Paramitha Widya Kusuma.
"Di kantor kementerian, rombongan Brebes ditemui Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB, Aba Bagja," kata Eko.
Dalam negosiasi itu, Pemkab Brebes meminta agar formasi nakes dikembalIkan. setelah Kemenpan RB menghapus formasi Nakes, ribuan nakes melakukan unjuk rasa dan mengancam mogok kerja.
"Alhamdulilah setelah difasilitasi oleh anggota DPR, Paramitha Widya Kusuma, Kemenpan RB mengembalikan formasi nakes yang kemarin sempat dihapus. Tentu ini kabar bagus agar Brebes kembali kondusif," ucap Eko.
Anggota DPR RI, Paramitha Widya Kusuma menjelaskan ia sudah berkomunikasi dengan Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI terkait tuntutan tenaga kesehatan honorer Kabupaten Brebes.
Paramitha meminta Pemkab Brebes memenuhi janjinya dengan mengangkat tenaga kesehatan honorer menjadi PPPK hingga akhir tahun 2024. "Kami meminta seluruh tenaga honorer di Kabupaten Brebes untuk diangkat menjadi PPPK selambat-lambatnya Desember 2024," jelas Paramitha.
Pembangunan proyek strategis nasional, Sekolah Rakyat/SR yang berlokasi di Desa Wlahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terus dikebut.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Pemerintah Kabupaten/Pemkab Brebes, Jawa Tengah, tetap berkonsisten untuk melakukan transformasi besar-besaran melalui visi Brebes Beres.
Tahroni mengingatkan bawa setiap keputusan dalam pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan, didukung dokumentasi yang baik serta berbasis data.
Paramitha menyebut esensi ibadah haji tidak hanya terletak pada pelaksanaan ritual semata, tetapi pada kualitas kekhusyukan dan pemahaman makna ibadah.
Pelaku beraksi dengan menyewa sebuah truk pengangkut. Sapi-sapi tersebut kemudian dibawa keluar dari wilayah Brebes dan dijual ke daerah Banjarnegara.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved