Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PELUANG hujan di masih jauh, kesulitan air bersih warga di berbagai daerah di Jawa Tengah semakin dirasa berat. Sehingga warga harus bersabar menunggu kucuran bantuan air bersih dari berbagai pihak.
"Hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) dan Analisis Curah Hujan peluang turun hujan pada dasarian I dan III bulan September 2023 kurang dari 10 milimeter (mm) untuk seluruh wilayah Jawa Tengah," kata Koordinator Informasi dan Observasi pada Stasiun BMKG Meteorologi Ahmad Yani Semarang Giyarto, Rabu (6/9).
Sedangkan dasarian II September kurang dari 50 mm, lanjut Giyarto, serta pada dasarian I Oktober pada umumnya kurang dari 20 mm, kecuali pegunungan Dieng dan pegunungan Ungaran dapat mencapai kurang 50 mm.
Baca juga: Kekeringan, Krisis Air Bersih dan Karhutla di Pantura Jateng Meluas
"Agustus lalu malahan sebagian besar wilayah Jawa Tengah masuk kriteria sangat panjang yaitu 31-60 hari tanpa hujan," imbuhnya.
Sementara itu, kesulitan air bersih dirasakan warga di berbagai daerah di Jawa Tengah. Seperti warga Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus selama sepuluh hari tidak mendapat kiriman bantuan air bersih.
"Untuk memenuhi kebutuhan kami beli atau cari tempat yang jauh," ujar Ratno,36, warga setempat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya mengungkapkan, di daerahnya kekeringan juga semakin meluas. Sebanyak 37.114 jiwa warga di sembilan kecamatan mengalami krisis air bersih, sehingga bantuan terus digelontorkan untuk mengatasi kesulitan
warga tersebut.
Wilayah terlanda kekeringan terus meningkat, ungkap Martinus Budi Prasetyo, dari sebelumnya lima kecamatan menjadi sembilan kecamatan terlanda kekeringan yakni Jaken, Kayen, Pucakwangi, Winong, Jakenan, Bagus, Tayu, Tambakromo, Sukolilo.
"Ada 7.949 keluarga di 30 desa mengalami krisis air bersih," imbuhnya.
Kepala pelaksana BPBD Grobogan Endang Sulistyoningsih mengungkapkan, luas wilayah terlanda kekeringan meningkatkan di daerah ini, pada hari sebelumnya masih 15 kecamatan tetapi saat ini meluas di 18 kecamatan alami krisis air bersih, sehingga bantuan didistribusikan telah disalurkan mencapai 1,5 juta liter.
"Kami terus bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, setiap hari bantuan dari Pemkab Grobogan, Kepolisian, TNI, PMI, organisasi, relawan hingga swasta terus disalurkan karena kondisi dirasakan berat," kata dia. (Z-10)
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
PEMERINTAH Kabupaten Sumedang mulai melakukan mitigasi menghadapi musim kemarau, khususnya terkait dampaknya pada sektor pertanian.
BERBAGAI langkah antisipatif dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi menghadapi ancaman potensi kekeringan dampak kemarau.
KEJADIAN bencana hidrometeorologi di Kabupaten Majalengka mulai berkurang.
Iwan menyebut sebagai langkah mitigasi, BPBD Kendal telah menyiapkan 100 tangki air bersih untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Pemprov Jateng siapkan mitigasi kekeringan dengan 123 juta liter air bersih dan optimalisasi 1.137 embung untuk amankan kebutuhan warga serta lahan pertanian.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved