Inovasi dalam Kebijakan Publik Hasilkan Solusi dalam Permasalahan di Daerah

BERDASARKAN Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara menyerahkan 32 urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang bersifat konkuren. Permasalahan yang timbul dari 32 urusan tersebut diharapkan menjadi motivasi Pemda untuk meningkatkan inovasi daerah dalam kebijakan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam acara Asistensi Penyusunan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Jambi dan Internalisasi Kegiatan Prioritas BSKDN 2023, Kamis (9/3). 

Yusharto mencontohkan permasalahan yang banyak dihadapi Pemda meliputi penurunan stunting, tingkat pengangguran yang tinggi, dan beragam masalah lainnya. Dia menegaskan, stunting merupakan permasalahan yang kompleks. Sehingga, untuk mengatasinya membutuhkan kerja sama banyak pihak. 

Baca juga : BSKDN Kemendagri : Koordinasi Antar Perangkat Daerah Menentukan Peningkatan Inovasi Daerah

"Kita tidak bisa mengatasi stunting hanya dari anak yang kena stunting, tapi jangan sampai nanti ada stunting-stunting berikutnya. Untuk itu, diperlukan intervensi yang lebih luas dari pemerintah, sehingga permasalahan yang muncul bisa (menjadi peluang untuk) melahirkan inovasi," kata Yusharto.

Tak hanya stunting, tingkat pengangguran yang tinggi semestinya juga memacu Pemda untuk menginisiasi suatu inovasi yang dapat mengurangi angka tersebut. Hal itu misalnya inovasi yang mampu menumbuhkan semangat generasi muda dalam berwirausaha. 

Yusharto menekankan, inovasi tidak melulu sesuatu yang belum pernah ada apalagi harus mahal. Justru, kata dia, inovasi lahir dari permasalahan sehari-hari yang dihadapi. 

Baca juga : Kepala BSKDN Kemendagri Tegaskan ASN Harus Terdepan dalam Berinovasi

"Kita harus melihat bahwa inovasi lahir dari keseharian kita, masih banyak dipersepsikan bahwa inovasi itu harus digital, (Padahal) digitalisasi itu menjadi tahap berikutnya setelah kita sukses melaksanakan inovasi-inovasi non digital," tutur Yusharto. 

Dalam kesempatan itu, Yusharto berharap inovasi yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Provinsi Jambi akan memiliki nilai kematangan yang cukup, sehingga bisa mendapatkan nilai IID yang lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya. 

"Setiap inovasi kami hargai sampai dengan skor 111 apabila tingkat kematangannya sudah cukup," pungkasnya. (RO/Z-5)