Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENETAPAN Plt Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob, menjadi tersangka pengadaan pesawat terbang oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Hal itu terlihat jelas dari proses penyelidikan dan penyidikan belum selesai yaitu belum adanya pemeriksaan saksi dan ahli.
Selain itu, Audit BPK juga telah menyatakan, tidak ada kerugian negara dalam pengadaan pesawat terbang tersebut. Sama halnya KPK pun telah melakukan penyidikan selama dua tahun dan tidak menemukan adanya bukti penyelewengan.
"Karena itu, kami beberapa waktu lalu mengajukan Praperadilan terhadap Kejati Papua untuk menguji prosedur penetapan tersangka telah sesuai atau tidak dilakukan," ungkap M Yasin Djamaluddin SH, MH, Kuasa Hukum Johannes Rettob, kepada wartawan, Minggu (5/3/2023)
Namun hak tersangka untuk mengajukan Praperadilan dikebiri Kejati Papua dengan mengajukan berkas perkara yang belum selesai ke pengadilan dengan maksud agar permohonan Praperadilan digugurkan pengadilan.
Menyimak tentang praktik kesewenang-wenangan kejaksaan seperti itu sering terjadi. Maka M Yasin Djamaluddin SH, MH akan mengajukan Judial Review terhadap Pasal 82 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Maret 2023. Pasal inilah yang sering digunakan kejaksaan secara sewenang-wenang untuk menggugurkan hak para pencari keadilan.
"Terkait dengan hal itu, kami mengundang rekan-rekan jurnalis untuk menghadiri Konferensi Pers yang akan kami gelar besok (Senin, 6/3) pukul 11.00 WIB sampai selesai," ungkap Yasin Djamaluddin.
Demi penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku, ujar Yasin Djamaluddin, besar harapan pihaknya dan klien kiranya rekan-rekan jurnalis dapat menghadiri konferensi pers tersebut dan ikut serta mengawal tegaknya hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai bersama rakyat dan para penegak hukum. (OL-13)
Baca Juga: AMMPAK Minta Pengadilan Tolak Praperadilan Plt Bupati Mimika ...
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
KPK bakal memanggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk dipenjara. Sikap itu diambil setelah jaksa memenangkan kasasi kasus rasuah pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
KPK diminta terus memasang mata terhadap pergerakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Pengawasan ketat harus dilakukan usai KPK memenangi kasasi kasus korupsi pembangunan Gereja.
KPK diminta segera memanggil Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk menjatuhkan putusan terkait kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.
Dalam kejuaraan yang berlangsung selama dua hari tersebut, tim Indonesia berhasil membawa pulang total empat medali yaitu dua emas, satu perak, dan satu perunggu.
Dua anggota Mind Id, PT Timah di Kabupaten Bangka dan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kabupaten Mimika, berkiprah dalam pendidikan membangun sumber daya manusia (SDM) lokal.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved