Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPC PPP Kabupaten Paniai Nason Utty dan Ketua DPC PPP Kabupaten Nabire Ismail Djamaludin diusulkan ke DPP PPP untuk menjadi Ketua DPW dan Sekretaris DPW PPP untuk wilayah pemekaran baru Provinsi Papua Tengah.
Kedua sosok yang merupakan kader senior PPP ini dinilai memiliki kemampuan untuk membawa Partai Persatuan Pembangunan meraih banyak dukungan di wilayah Papua Tengah. Nason dan Ismail resmi diusulkan ke DPP PPP oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPP dari Kabupaten Paniai, Mimika, Nabire, Intan Jaya, Deiyai dan Puncak.
"Hari ini kami resmi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PPP Pak Muhammad Mardiono dan sebelumnya dengan Sekjen PPP untuk menyampaikan usulan pengurus PPP wilayah Papua Tengah. Dan kami diterima dengan sangat baik oleh Ketua Umum di Kantor PPP," ungkap Pengurus DPW PPP Provinsi Papua Abdul Rahim sekaligus Ketua Tim Pengusul.
Dijelaskan Abdul Rahim, usulan yang disampaikan adalah Ketua DPW PPP Papua Tengah diberikan kepada Nason Utty dan Sekretaris DPW PPP Papua Tengah kepada Ismail Djamaluddin.
"Kedua tokoh ini adalah kader senior PPP di Papua selama ini. Pak Nason adalah Anggota DPR Provinsi Papua dan Pak Ismail adalah Wakil Bupati Nabire. Jadi ini perpaduan dua kekuatan besar untuk membawa PPP juga besar di Papua Tengah," jelas Abdul Rahim.
Baca juga : KPU Cianjur Lantik 1.080 PPS Untuk Pemilu 2024
Terpisah, Nason Utty mengaku dukungan terhadap dirinya dan Ismail Djamaluddin muncul dari 6 DPC yaitu DPC PPP Kabupaten Paniai, Mimika, Nabire, Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak.
"Jadi mayoritas berikan dukungan kepada saya dan Pak Ismail. Hanya dua DPC yang tidak ikut yaitu DPC Dogiyai dan Puncak Jaya," kata Nason.
Sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Papua Tengah yang diusulkan, Nason memiliki target untuk membesarkan PPP pada Pemilu 2024.
"Setidaknya kami pastikan 1 kursi untuk DPR RI, Satu Fraksi di DPR Provinsi Papua Tengah dan 1 Fraksi di masing-masing DPRD Kabupaten. Kami intinya siap memenangkan PPP di Papua Tengah," pungkas Nason. (OL-7)
Bencana tanah longsor melanda Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (17/7). Tujuh orang meninggal dunia akibat peristiwa nahas tersebut.
PENJABAT (Pj) Bupati Deiyai Elimelek Edowai meminta seluruh perangkat desa atau kampung di Kabupaten Deiyai memahami dengan baik regulasi tata kelola anggaran desa atau kampung
Individu hiu paus baru ditemukan di area Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kini jumlah hiu paus terdata di TNTC mencapai 203 individu.
Aparat gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz menembak mati Basoka Lawiya, anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Paniai Timur
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) diminta agar tidak asal bicara terkait sengketa PPP dengan Partai Garuda di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menyoroti pemecatan 13 panitia pemilihan distrik (PPD) di Papua Tengah pada Pemilu 2024. Pemecatan itu disebut karena ada tindakan menghambat proses rekapitulasi suara
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved