Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JUMLAH objek atau wajib pajak tahun ini di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bertambah lebih kurang sebanyak 23 ribu. Penambahan paling banyak terdapat pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cianjur, Ardian Athoillah, mengatakan penambahan sekitar 23 ribu objek atau wajib pajak itu merupakan hasil penyisiran Bapenda bekerja sama dengan desa maupun ada yang mendaftarkan langsung. Wajib pajak yang melalui desa biasanya dilakukan secara kolektif.
"Ada yang aktif, ada juga yang pasif. Kalau yang aktif mendaftarkan langsung ke kita. Penambahan sekitar 23 ribu objek atau wajib pajak tahun ini paling banyak dari PBB," kata Ardian, Sabtu (20/1).
Sebagian lain, kata Ardian, merupakan wajib pajak dari sektor pajak hiburan, hotel, maupun restoran atau rumah makan. Dari pajak hiburan misalnya, kata Ardian, potensi penerimaan pajaknya relatif cukup besar dan dipastikan rutin dibayarkan.
"Salah satunya rencana pembukaan bioskop. Kemungkinan potensinya cukup besar dan rutin. Opening-nya direncanakan Maret tahun ini. Dari hotel juga cukup besar karena ada yang baru beroperasi di daerah Ciloto, Cipanas," tuturnya.
Ardian belum bisa memproyeksikan besaran penerimaan pajak daerah dari penambahan sekitar 23 ribu objek atau wajib pajak baru. Penambahan wajib pajak diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Cianjur. "Kita belum kalkulasi soal itu karena belum ditetapkan. Jadi belum bisa memprediksi kenaikannya," tegas Ardian.
Setiap tahun jumlah wajib pajak trennya cenderung meningkat. Kondisi itu linear dengan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak, terlebih SPPT biasanya jadi syarat administrasi pengurusan permohonan di perbankan maupun saat pengurusan sertifikat tanah. "Tiap tahun itu terdapat penambahan wajib pajak baru karena memang kesadaran masyarakat juga mulai meningkat," ucap Ardian.
Dengan penambahan sebanyak 23 ribu objek atau wajib pajak, maka tahun ini Bapenda menerbitkan sebanyak lebih kurang 1.650.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Saat ini SPPT sedang dalam proses pencetakan massal.
"Mulai akhir bulan ini sebagian kemungkinan sudah mulai didistribusikan secara bertahap. Targetnya pertengahan Februari sudah selesai semua (distribusi) hingga ke desa-desa. Pencetakan massal kami lakukan sejak awal Januari," ucapnya.
Data Bapenda Kabupaten Cianjur, realisasi penerimaan pajak daerah selama 2022 tercapai sebesar Rp236.209.079.871. Penerimaan mencapai 99,56% dari target yang ditetapkan pada 2022 sebesar Rp237.248.060.043.
"Dari 11 sektor pajak daerah, yang tidak tercapai target itu BPHTB. Dari target Rp73.850.740.925, realisasinya sebesar Rp62.733.215.725 atau 84,95%. Ini sebetulnya karena pada 2022 di Cianjur terjadi musibah gempa menjelang akhir tahun yang cukup berpengaruh besar terhadap penerimaan BPHTB," pungkasnya. (OL-15)
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved