Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Siti Ganef mencatat kasus kekerasan perempuan dan anak di 2022 sejak Januari 2022 hingga Desember 2022 sebanyak 40 kasus.
temuan kasus di Kota Kendari tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Ganef menyebutkan, kasus pada tahun 2021 sebanyak 31 kasus sementara pada tahun 2022 ini ada temuan 40 kasus.
"Ini agak sedikit meningkat dari tahun lalu. Artinya ini ada kesadaran dari masyarakat yang mau melaporkan kasus sekecil apapun di DP3A," ungkap Ganef di Kendari, Selasa (13/12/22).
Dia merincikan, dari total 40 kasus tersebut di dominasi oleh laporan kasus kekerasan pada anak sebanyak 34 kasus dan enam kasus lainnya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Sementara itu, tahun sebelumnya, 31 kasus yang terdiri dari 25 kasus kekerasan terhadap anak serta enam kasus terhadap perempuan.
Ganef juga merincikan, munculnya kasus-kasus tersebut dipicu karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat yang mau melaporkan kondisi dankeadaan keluarganya.
"Ini juga adalah buah dari sosialisasi dan imbauan yang gencar dilakukan DP3A ke masyarakat, terkait apabila terjadi kekerasan segera melaporkan di unit pelaksana teknis atau UPTD P3A," ungkapnya.
"Para pelapor atau terlapor yang mengalami kekerasan tentunya juga mendapat pembinaan lanjutan dari DP3A. Ada beberapa pendampingan yang disediakan seperti pendampingan psikologi, hingga pendampingan hukum sesuai dengan kebutuhan para korban," sambung Ganef.
Ia menegaskan, untuk memaksimalkan peran DP3A Kota Kendari terkait dengan permasalahan tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan beberapa elemen di Kota Kendari.
"Mulai dari pemerintah itu sendiri, sektor usaha, masyarakat, pendidikan, hingga kesehatan sehingga bisa meminimalisir kekerasan bahkan tidak terjadi lagi di Kota Kendari," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Polres Cimahi Bekuk Pria Penyiram Air Keras terhadap Istri
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Lindungi hak kesejahteraan anak secara optimal
Balita berusia 2 tahun di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengalami tindak kekerasan secara fisik yang diduga dilakukan pengasuh penitipan anak
Dua balita kakak beradik berinisial MFW, 1,5, dan R, 4, menjadi korban penyiksaan oleh keluarga dari orangtua yang menitipkan anaknya di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara.
KEKERASAN digital pada anak di Indonesia kian memprihatinkan. Bullying dan judi online Jadi kekerasan digital pada anak yang paling sering muncul di medsos.
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
Sebuah video menunjukkan seorang petugas polisi bersenjata Inggris menendang seorang pria di kepala saat pria tersebut tergeletak di tanah di Bandara Manchester.
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho memberikan teguran keras kepada Direktur Lalulintas (Dirlantas) Kombes Dodi Darjanto yang diduga lakukan kekerasan verbal pada jurnalis.
Para jurnalis meminta perhatian dan tindakan tegas dari Kapolda Sulteng sebagai bentuk menjaga hubungan kemitraan antara Polda Sulteng dengan insan pers di Sulteng.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved