Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyita perhatian berbagai kalangan termasuk perhatian pemerintah pusat selama beberapa bulan terakhir, dinilai berlebihan. Sebagian tokoh masyarakat Papua khawatir tersitanya perhatian pada urusan kesehatan Lukas bisa menyebabkan Pemerintah kehilangan fokus mengawal berlangsungnya roda pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Alex Makabori, mantan KASAD Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengigatkan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus mengurus kesehatan Lukas dan mengabaikan urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat banyak di wilayah Provinsi Papua.
Pemilik nama lengkap Alex Ruyawri Yessi Makabori ini bahkan mengusulkan kepada Pemerintah pusat untuk mengangkat seorang caretaker karena Gubernur Lukas Enembe sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Papua tidak bisa berfungsi optimal akibat gangguan kesehatan.
“Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada caretaker atau pejabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini,” kata Alex kepada wartawan di Jayapura, Senin (24/10/2022).
Selain karena kondisi kesehatan, Lukas Enembe saat ini juga masih tersangkut proses hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rumah kediaman Lukas masih dijaga ketat ratusan massa pendukungnya bersenjata tradisional panah, tombak, dan kampak semenjak Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dua pekan lalu, para pendukung Lukas mengukuhkan Lukas sebagai kepala suku besar Papua. Dengan predikat baru itu, mereka meminta KPK memeriksa Lukas memakai hukum adat dan dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan seluruh masyarakat.
Mengomentari berbagai manuver yang dilakukan Lukas Enembe bersama kelompok pendukungnya itu, Alex Makabori meminta Lukas bersikap gentlemen mengikuti jejaknya, lantaran Alex pernah merasa bersalah karena telah bergabung dengan OPM dan mengikari NKRI, kemudian menerima dengan ikhlas dan menjalani hukuman penjara hingga bebas.
Bagi Alex, predikat baru Lukas sebagai kepala suku besar sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap proses hukum yang harus dihadapi Lukas, karena di depan hukum, semua orang sama kedudukannya.
“Tidak cocok Lukas Enembe menjadi Kepala Suku Besar orang Papua, karena Lukas tidak jujur mengelola dana otonomi khusus. Uang Otsus tidak tahu kemana. Adat Papua tidak mendukung orang yang tidak jujur. Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur.” tegas Alex. (OL-13)
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Genyem : Papua Butuh Pejabat Sementara ...
Program pelayanan publik kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan dilaksanakan untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses yang setara dan berkualitas.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Survei mencatat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap sejumlah layanan utama, antara lain sektor kesehatan sebesar 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen
Warga memanfaatkan layanan drive thru di Samsat Palangka Raya untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak kendaraan.
Meski begitu, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Pramono Anung tetapkan WFH ASN tiap Jumat. Jam kerja tetap normal, kamera wajib aktif saat rapat, dan disiplin kerja diperketat demi pelayanan publik optimal.
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Menteri Maruarar didampingi Billy Mambrasar dan Kepala BPS Amalia Adininggar bertemu masyarakat Papua dan mengajak pengusaha properti muda Papua agar terlibat dalam program nasional itu.
Pelaksanaan TKA SD di Kepulauan Yapen, Papua, berjalan lancar. Kisah murid yang menyeberang laut demi ujian jadi bukti semangat pendidikan hingga pelosok.
Gagasan tentang konektivitas besar di Tanah Papua bukan gagasan lahir tanpa dasar, melainkan bagian dari mata rantai pemikiran para pemimpin Papua dari masa ke masa.
Kemenhut juga akan memediasi kedua perusahaan untuk membahas penataan batas persekutuan atau kemungkinan solusi lain termasuk lahan pengganti.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa temuan ini bermula dari laporan masyarakat Desa Ngutok yang curiga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved