Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI upaya mengungkap dugaan praktik korupsi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku, Komunitas Anti Korupsi (KAK) Maluku siap melaporkannya ke KPK dalam waktu dekat.
Selama dua tahun terakhir, KAK Maluku mencermati bahwa Kanwil Kementerian Agama Maluku, yang semestinya menegakkan nilai-nilai moral keagamaan, justru terkesan telah menjadi salah satu sarang korupsi yang masif di Maluku. Ini bisa dilihat dari beberapa fakta dan informasi terkait praktik korupsi yang telah diinvestigasi oleh KAK Maluku.
"Bahwa sepanjang tahun 2021 telah dilaporkan adanya dugaan praktik korupsi penerimaan gratifikasi terkait Proyek Pembangunan/Revitalisasi Asarama Haji Waeheru senilai Rp. 27.000.000.000,-. Pada kasus tersebut pihak kontraktor telah mengakui bahwa oknum pegawai Kanwil Kementerian Agama berinisial MY, diduga telah menerima sejumlah uang dari kontraktor proyek senilai Rp. 350.000.000," kata Ketua KAK Provinsi Maluku, Rizal Fadlan Umasugi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/4).
Berdasarkan penelusuran KAK Maluku, Kepala Kementerian Agama Maluku telah melaporkan kasus tersebut ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
"Namun sangat disayangkan hingga saat ini kasus tersebut tidak ditindaklanjuti," ujarnya menyesalkan.
Bahkan pada bulan Januari 2022, oknum pegawai dimaksud justru telah dipromosikan oleh Menteri Agama sebagai Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku, sedangkan Kepala Kantor Kementerian Agama sebelumnya yang melaporkan kasus tersebut dimutasi ke tempat tugas yang lain.
"Dengan kondisi yang ada saat ini, kami meyakini bahwa berbagai peluang untuk terjadinya peristiwa korupsi secara masif di Kanwil Kementerian Agama Wilayah Maluku berpotensi akan terus terjadi, bahkan mungkin akan terjadi dalam bentuk yang lebih masif," ujarnya.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam waktu dekat Komunitas Anti Korupsi (KAK) Maluku akan melaporkan praktik korupsi di Kanwil kementerian Agama Maluku ke KPK. (OL-13)
Baca Juga: Suami Selingkuh, Seorang Ibu di Garut Bunuh Kedua Anaknya Kemudian Bunuh Diri
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved