Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RENCANA pembentukan Satgas Covid-19 Kota Bandung, Jawa Barat yang khusus menangani Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas mendapat tentangan. Pembentukan satgas tersebut dikhawatirkan sia-sia dan tidak akan berjalan efektif.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan Satgas Covid-19 itu sudah ada mulai dari tingkat pemkot, kecamatan hingga lingkungan masing-masing sekolah. "PTM itu bisa berjalan karena sudah ada Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan hingga di lingkungan sekolah. Tugas utama Satgas Covid-19 tersebut di antaranya melakukan pengawasan ketat terhadap proses PTM," kata anggota dewan dari Partai NasDem itu, Selasa (9/11).
Layak tidaknya sekolah melakukan PTM, kata Heri, diantaranya adanya rekomendasi Satgas Covid-19 jadi tidak mungkin sekolah itu melaksanakan
PTM tanpa adanya izin dari Satgas Covid-19. Terlepas dari banyaknya siswa terpapar Covid-19 dirinya kurang setuju dengan pembentukan satgas baru tersebut.
"Satgas Covid-19 bukan suatu hal baru sehingga tak perlu dibentuk lagi, justru saya mempertanyakan kinerja satgas Covid-19 yang ada dengan banyaknya siswa terpapar Covid-19 saat PTM," lanjutnya.
Ia menilai, satgas yang ada saat ini belum berfungsi optimal, oleh sebab itu, dia meminta Satgas Covid-19 yang ada di lingkungan sekolah lebih intens lagi dalam melakukan pengawasan. Mestinya Satgas Covid-19 memastikan siswa disiplin protokol kesehatan (prokes) mulai dari rumah ke sekolah hingga kembali lagi ke rumah.
Sementara itu penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 harian Jawa Barat mencatatkan angka terendah sepanjang tahun 2021. Rekor terendah itu terjadi pada 8 November 2021 dengan tambahan 22 kasus.
Grafik laju kasus Cocid-19 dari laman Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar), menunjukkan penambahan kasus Covid-19menurun usai puncaknya pada 15 Juli 2021 lalu. Ketika itu penambahan kasus harian mencapai 10.444.
Per 9 November 2021 total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Jabar mencapai 706.552 kasus. Sedangkan kasus warga yang menjalani isolasi atau dalam perawatan sebanyak 1.476, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Juli lalu yang mencapai 120 ribu kasus aktif. Total 690.367 kasus kesembuhan atau selesai isolasi, dan 14.709 orang yang meninggal dunia.
Sedangkan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di Jabar mencapai angka 2,67 persen atau 267 tempat tidur (TT) dari 10.008 TT. Di Jabar ada 342 rumah sakit rujukan Covid-19. Saat ini pasien Covid-19 paling banyak dirawat berada di RS Hasan Sadikin Bandung sebanyak 27 pasien, Sedangkan pasien terbanyak kedua berada di RS Umum Daerah Cideres dengan 21 pasien. (OL-15)
Beragam beasiswa ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa berbakat dan berpotensi dari berbagai latar belakang.
Lokasi ini menjadikan liburan bersama keluarga lebih nyaman karena fasilitas yang lengkap
Setiap hari Sabtu dan Minggu, jalan ini ditutup untuk kendaraan bermotor, menjadikannya zona pejalan kaki yang nyaman dan aman
Chef Setyo Widharto (Theo) akan memandu tamu untuk menemukan keunikan dari setiap hidangan Indonesia.
MERCURE Bandung Nexa Supratman bersama Alux Wedding Organizer mempersembahkan Bride Market Wedding Expo 2024 pada tanggal 27-28 Juli 2024.
Di delapan kecamatan tersebut belum ditentukan jalur evakuasi.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved