Bandung belum Selesai

Virdika Rizky Utama Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University
24/4/2026 05:05

TUJUH puluh satu tahun setelah Konferensi Asia-Afrika (KAA), tepatnya setelah 18-24 April 1955 di Bandung, seharusnya tidak dibaca sebagai nostalgia, melainkan sebagai alat ukur. Dunia hari ini kembali berada dalam situasi yang mengingatkan pada konteks 1955. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok semakin terbuka, kompetisi meluas dari militer ke teknologi dan ekonomi, sementara negara berkembang kembali berada di tengah tarik-menarik kepentingan. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan tentang bebas aktif menjadi sangat konkret. Apakah ia masih menjadi strategi untuk menjaga kemandirian, atau telah berubah menjadi bahasa yang nyaman tanpa konsekuensi.

Bandung lahir bukan dalam situasi yang sederhana. Para pemimpin Asia dan Afrika yang berkumpul di Gedung Merdeka memahami bahwa dunia tidak bekerja berdasarkan prinsip moral yang netral, melainkan berdasarkan relasi kekuasaan. Sukarno membuka konferensi dengan peringatan yang sangat tegas. Ia mengingatkan bahwa kolonialisme tidak pernah benar-benar hilang, melainkan terus bertransformasi dalam bentuk baru yang lebih halus dan sistemik.

Peringatan tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam pidato yang sama, Sukarno menggambarkan dunia sebagai ruang yang dipenuhi ketakutan dan kecurigaan, di mana kekuatan besar tidak hanya bersaing, tetapi juga membentuk cara negara lain berpikir dan bertindak. Ketakutan ini penting, karena ia sering kali melahirkan pilihan-pilihan yang tampak rasional, tetapi sebenarnya reaktif. Negara cenderung mencari perlindungan, bukan posisi. Di sinilah Bandung memperoleh maknanya, sebagai upaya untuk keluar dari logika ketergantungan yang lahir dari rasa tidak aman.

Pembacaan tersebut diperkuat oleh George McTurnan Kahin dalam The Asian-African Conference, Bandung, Indonesia, April 1955, yang menunjukkan bahwa konferensi ini jauh dari suasana harmonis. Perdebatan berlangsung keras, kepentingan saling berbenturan, dan kesepakatan lahir dari kesadaran yang dingin bahwa tanpa posisi yang tegas, negara-negara Asia-Afrika akan kembali terserap dalam orbit kekuatan besar. Bandung dengan demikian bukan tentang solidaritas yang romantik, melainkan tentang keputusan politik yang sadar risiko.

Dalam kerangka itu, Dasasila Bandung berfungsi sebagai garis batas. Penolakan terhadap intervensi dan dominasi bukan sekadar norma, tetapi strategi. Mohammad Hatta merumuskan bebas aktif sebagai kemampuan untuk menentukan sikap sendiri tanpa tekanan eksternal. Kebebasan tidak berarti tidak memilih, tetapi tidak dipaksa memilih. Keaktifan bukan berarti hadir di semua forum, tetapi berani mengambil posisi ketika kepentingan nasional dipertaruhkan.

 

BEBAS AKTIF

Analisis yang lebih luas dari Odd Arne Westad dalam The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times memperlihatkan bahwa negara-negara dunia ketiga sejak awal menjadi arena perebutan pengaruh kekuatan besar. Intervensi tidak selalu hadir dalam bentuk militer. Ia bekerja melalui kerja sama ekonomi, bantuan, dan integrasi yang secara perlahan membentuk ketergantungan. Dalam konteks ini, bebas aktif menjadi upaya untuk menjaga jarak dari struktur tersebut.

Hal yang sama ditegaskan oleh Christopher J Lee dalam Making a World after Empire: The Bandung Moment and Its Political Afterlives. Bandung dipahami sebagai proyek untuk menciptakan ruang di luar dominasi. Proyek ini membutuhkan kejelasan posisi. Tanpa posisi, keterlibatan hanya akan memperkuat struktur yang sudah ada dan membuat negara berkembang tetap berada dalam posisi reaktif.

Jika kerangka ini digunakan untuk membaca kondisi hari ini, muncul kesenjangan yang sulit diabaikan. Indonesia memang terlihat semakin aktif di panggung global. Keterlibatan dalam forum internasional meningkat, kerja sama diperluas, dan relasi dengan berbagai negara semakin intens. Aktivitas ini memberi kesan bahwa Indonesia memainkan peran yang lebih besar dalam sistem global.

 

KECENDERUNGAN

Masalahnya, aktivitas tidak selalu diikuti oleh kejelasan arah. Dalam beberapa perkembangan, terlihat kecenderungan untuk memperdalam hubungan dengan satu kekuatan tertentu, terutama dalam bidang pertahanan. Latihan bersama diperluas, interoperabilitas diperkuat, dan kerja sama operasional bergerak ke tingkat yang lebih strategis. Setiap langkah ini dapat dijelaskan sebagai kebutuhan pragmatis dalam meningkatkan kapasitas nasional.

Masalah muncul ketika langkah-langkah tersebut dilihat sebagai satu rangkaian. Dalam akumulasi, arah kebijakan menjadi lebih jelas ketimbang jika dilihat secara parsial. Kedekatan yang semakin dalam dengan satu kekuatan besar akan membentuk persepsi yang tidak mudah dikontrol. Dalam sistem internasional, persepsi tersebut akan memengaruhi posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Kecenderungan ini semakin terlihat ketika muncul wacana mengenai kemungkinan pemberian akses lintas udara bagi pesawat militer asing melalui skema blanket overflight. Pemerintah menegaskan bahwa usulan ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi, serta tetap berada dalam kerangka kedaulatan nasional. Pernyataan tersebut penting sebagai posisi formal.

Dalam praktik, persoalannya tidak berhenti pada pernyataan. Akses militer tidak pernah sekadar teknis. Ia selalu membawa implikasi politik. Negara yang membuka ruang tersebut akan dibaca sebagai bagian dari konfigurasi kekuatan tertentu. Dalam kawasan yang penuh ketegangan, persepsi ini dapat menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sepenuhnya dikendalikan.

Hal ini memperlihatkan bahwa batas antara kerja sama dan subordinasi menjadi semakin tipis. Dalam konteks ini, bebas aktif seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menjaga batas tersebut, bukan sekadar sebagai bahasa diplomasi yang menenangkan.

Lebih jauh lagi, kecenderungan ini juga menunjukkan pergeseran dalam cara negara memahami kemandirian itu sendiri. Kemandirian tidak lagi dipahami sebagai kemampuan untuk menjaga jarak, melainkan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dalam jaringan hubungan yang semakin kompleks. Pergeseran ini terlihat rasional, tetapi menyimpan risiko yang serius. Ketika adaptasi menjadi prioritas utama, batas perlahan menghilang, dan ruang untuk mengambil keputusan secara mandiri ikut menyempit.

Dalam kondisi seperti ini, keputusan-keputusan yang tampak teknis mulai membentuk struktur yang lebih dalam. Interoperabilitas militer, akses operasional, dan integrasi sistem pertahanan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal orientasi. Semakin dalam keterhubungan, semakin besar kemungkinan bahwa keputusan strategis tidak lagi sepenuhnya ditentukan secara independen. Ketergantungan tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk melalui akumulasi kebijakan yang masing-masing terlihat masuk akal, tetapi secara keseluruhan mengarah pada keterikatan.

Pendekatan yang menekankan fleksibilitas sering dianggap sebagai strategi yang rasional dalam dunia yang kompleks. Fleksibilitas memungkinkan Indonesia menjaga hubungan dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam konflik terbuka. Argumen ini memiliki dasar, terutama dalam konteks interdependensi global yang semakin dalam.

Masalah muncul saat fleksibilitas tidak disertai dengan batas yang jelas. Tanpa batas, fleksibilitas berubah menjadi ketidakjelasan. Dalam sistem internasional yang kompetitif, ketidakjelasan bukanlah posisi yang netral. Ketidakjelasan justru membuka ruang bagi pihak lain untuk menentukan arah kebijakan.

 

KEBERANIAN

Bandung tidak pernah mengajarkan untuk sekadar menghindari risiko. Yang ditekankan justru keberanian untuk menentukan posisi di tengah tekanan. Dalam pidatonya, Sukarno juga menegaskan bahwa dunia membutuhkan moralitas politik yang menempatkan kesejahteraan manusia di atas kepentingan kekuasaan. Pernyataan itu relevan untuk membaca kondisi hari ini, ketika banyak keputusan justru lebih dipengaruhi oleh kalkulasi kekuatan daripada prinsip.

Di titik ini, persoalannya tidak lagi berhenti pada benar atau tidaknya satu kebijakan, melainkan pada arah yang perlahan terbentuk. Ketika kerja sama semakin dalam tanpa batas yang jelas, ketika fleksibilitas digunakan untuk menunda penentuan posisi, dan ketika kemandirian lebih sering dinarasikan daripada dijaga, maka yang muncul bukan kekuatan, melainkan ilusi. Ilusi bahwa Indonesia tetap berdiri di atas kaki sendiri, padahal ruang geraknya semakin dipengaruhi oleh struktur yang tidak sepenuhnya dikendalikan.

Bandung justru lahir untuk membongkar ilusi semacam itu. KAA tidak menawarkan kenyamanan, melainkan kesadaran bahwa dominasi tidak selalu datang dalam bentuk yang kasatmata. Dominasi bekerja melalui kedekatan yang tidak seimbang, melalui keterhubungan yang tampak rasional, dan melalui keputusan-keputusan kecil yang secara akumulatif menggeser arah. Dalam konteks ini, bebas aktif tidak cukup diucapkan. Ia harus terlihat dalam batas yang tegas, dalam jarak yang dijaga, dan dalam keberanian untuk mengatakan tidak.

Tanpa itu semua, yang tersisa hanyalah rasa aman yang menenangkan, tetapi menyesatkan. Dan, di titik itulah peringatan Sukarno yang pernah disampaikan di Bandung kembali menemukan maknanya, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai kritik yang masih relevan hingga hari ini,

Let us not be deceived or even soothed by that. I say to you, colonialism is not yet dead!



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya