DPR: Inisiatif jadi Mediator Perang AS-Israel Vs Iran Bukan Bentuk Keberpihakan

KOMISI I DPR RI menilai tawaran Indonesia untuk berperan sebagai juru runding dalam konflik Timur Tengah, yakni perang AS-Israel vs Iran merupakan implementasi konkret politik luar negeri bebas aktif. Sikap tersebut, menurut parlemen, bukan bentuk keberpihakan, melainkan kontribusi menjaga stabilitas global.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan langkah Indonesia mencerminkan prinsip dasar diplomasi nasional yang tidak memihak kekuatan mana pun, namun tetap aktif mendorong perdamaian.

"Komisi I DPR RI memandang bahwa tawaran Indonesia untuk berperan sebagai juru runding merupakan cerminan nyata dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada kekuatan mana pun, namun senantiasa berperan aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan internasional," ujarnya saat dihubungi, Selasa (3/3). 

Baca juga : Perang AS-Israel Vs Iran Melebar, Qatar Aktifkan Pertahanan Udara

Menurut Dave, relevansi inisiatif tersebut bertumpu pada reputasi diplomasi Indonesia yang selama ini mengedepankan dialog dan solusi damai. Meski dinamika global menunjukkan adanya hambatan dalam proses perundingan, hal itu dinilai tidak menutup ruang bagi Indonesia untuk mengambil peran.

"Kehadiran Indonesia dapat menjadi simbol independensi dan niat baik yang diharapkan mampu membuka jalur komunikasi alternatif serta mengurangi ketegangan," katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan peran sebagai penengah sangat bergantung pada kemauan seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan perdamaian dibanding agenda politik jangka pendek. Indonesia, kata dia, memiliki modal diplomatik berupa kepercayaan internasional, rekam jejak dalam misi perdamaian, serta posisi moral sebagai negara yang konsisten pada prinsip non-blok.

Namun demikian, Komisi I mengingatkan agar setiap langkah diplomasi dijalankan secara hati-hati dan konsisten. Transparansi kepada publik juga dinilai penting agar tidak muncul persepsi keliru soal arah kebijakan luar negeri.

"Indonesia perlu menegaskan bahwa inisiatif ini bukan bentuk keberpihakan, melainkan kontribusi nyata untuk menjaga stabilitas global," tutur Dave. (H-3)