PBB Desak Israel Hentikan Ekspansi Permukiman di Dataran Tinggi Golan

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan teguran keras terhadap rencana Israel yang akan memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan. Wilayah tersebut merupakan bagian dari kedaulatan Suriah yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967.

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa segala bentuk aktivitas pembangunan di wilayah pendudukan tersebut harus segera dihentikan karena melanggar hukum internasional.

"Rencana yang dilaporkan untuk memperluas permukiman Israel di Golan Suriah yang diduduki harus dihentikan," ujar Dujarric kepada wartawan sebagaimana dilansir dari Anadolu, Rabu (29/4).

Baca juga : Catatan Lama Ungkap Israel Dukung Al-Qaeda Suriah Diam-Diam, Alasannya?

Ambisi Pembangunan Lima Tahun Israel

Sebelumnya, pemerintah Israel dilaporkan menyetujui rencana pembangunan strategis lima tahun dengan nilai investasi mencapai US$334 juta atau sekitar Rp5,7 triliun. Program yang diproyeksikan berjalan hingga 2030 ini bertujuan memperkuat infrastruktur sekaligus melipatgandakan populasi warga Israel di kawasan tersebut.

Menteri Kabinet Israel, Ze’ev Elkin, sempat menyatakan bahwa salah satu target utama dari proyek ini adalah mengembangkan wilayah Katzrin agar menjadi kota pertama yang signifikan di Golan. Namun, komunitas internasional tetap memandang aktivitas ini ilegal karena status Golan yang secara hukum internasional tetap diakui sebagai wilayah Suriah.

Suriah Upayakan Kesepakatan Keamanan Baru

Di tengah ketegangan tersebut, Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahnya tengah mengupayakan jalur diplomasi untuk mencapai kesepakatan keamanan baru dengan Israel. Fokus utama negosiasi tahap awal ini ialah penarikan pasukan Israel kembali ke garis pemisahan tahun 1974.

Baca juga : Setahun Assad Jatuh, Lebih dari 600 Serangan Israel ke Suriah

"Kita sekarang memasuki tingkat pertama perundingan untuk mencapai kesepakatan keamanan yang menjamin penarikan Israel ke perbatasan tahun 1974. Kami ingin menetapkan aturan baru yang menjamin keamanan kedua belah pihak," jelas Sharaa dalam Forum Diplomasi Antalya di Turki.

Sharaa menambahkan, jika tahap awal ini membuahkan hasil, proses tersebut dapat berkembang menjadi negosiasi jangka panjang guna menyelesaikan status kedaulatan Golan secara menyeluruh dan permanen.

PBB menegaskan bahwa rekonstruksi di wilayah konflik, termasuk Libanon Selatan, hanya dapat berjalan efektif dan efisien jika tercapai gencatan senjata atau penghentian konflik secara berkelanjutan. (I-2)