Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KALANGAN buruh di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, termasuk sasaran yang akan mendapatkan vaksin. Rencananya, pemberian vaksin bagi buruh di semua pabrik di Cianjur akan dilakukan sekitar Mei 2021.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal, mengatakan kalangan buruh dikategorikan sebagai sasaran kelompok masyarakat berisiko tinggi. Namun, karena kuota dosis vaksin disesuaikan dengan sasaran yang sudah terdata pemerintah, maka pelaksanaannya dilakukan terjadwal.
"Untuk buruh memang belum. Itu nanti buruh itu masuknya masyarakat berisiko tinggi. Jadi (vaksinasinya) di tahap ketiga. Itu sekitar bulan Mei," kata Yusman, Kamis (11/3).
Yusman menuturkan bagi kalangan industri, skema pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tetap diterapkan. Artinya, setiap industri wajib menerapkan skema operasional mekanisme kerja bagi karyawan selama diterapkannya PPKM.
"Kita terapkan PPKM ya yang berlaku untuk semua, termasuk bagi kalangan industri (pabrik)," ungkapnya.
Belum lama ini, tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur merutinkan monitoring ke semua pabrik. Fokusnya lebih kepada implementasi PPKM di setiap sektor industri.
Sejauh ini dari hasil monitoring, setiap pabrik sudah menerapkan protokol kesehatan secara maksimal, seperti pengadaan sarana dan prasarana protokol kesehatan, di antaranya penyediaan tempat cuci tangan, handsanitizer, dan thermogun. Pun dengan penerapan sistem kerja sesuai dengan aturan pada pelaksanaan PPKM skala mikro dengan membagi menjadi tiga shif untuk menghindari penumpukan buruh.
"Di Cianjur sendiri, PPKM skala mikro diperpanjang lagi sesuai arahan dari Gubernur Jawa Barat. Perpanjangan PPKM berlaku mulai Selasa (9/3) hingga 14 hari ke depan," ucap Yusman.
Yusman menuturkan saat ini sedang menyelesaikan vaksinasi gelombang kedua dengan sasaran pelayan publik. Yusman menyebut pemerintah telah membuat sasaran penerima vaksin disesuaikan dengan tingkatan risiko.
"Makanya, semua kalangan masyarakat dipastikan akan mendapatkan vaksin. Kalau target pemerintah, cakupannya bisa mencapai 70%-80% dari jumlah penduduk di satu daerah atau *herd immunity* (kekebalan komunitas)," tandasnya.
baca juga: Lansia dan Tokoh Agama di Kediri Jalani Vaksinasi
Penjabat Sekda Kabupaten Cianjur, Dodit Ardian Pancapana, menuturkan sejauh pelaksanaan vaksinasi, sampai saat ini tidak terjadi dampak negatif yang dirasakan sasaran penerima vaksin. Namun, lanjut Dodit, Pemkab Cianjur tentu tetap melakukan berbagai upaya antisipatif.
"Seandainya terjadi hal-hal tak diinginkan, tim kesehatan sudah siap. Termasuk kesiapan Pokja KIPI (kejadian ikutan pascaimunisasi)," tegas Dodit. (OL-3)
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved