Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SIDANG perdana kasus dangdutan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Wasmad Edi Susilo mulai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Selasa (17/11). Wasmad keberatan atas dakwaan jaksa karena dari awal kasusnya justru ditangani polisi bukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi kewenangan sesuai undang-undang kekarantinaan kesehatan.
Wasmad langsung membacakan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya wasmad didakwa pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah petugas.
Di depan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Toetik Ernawati, Wasmad keberatan karena kasusnya sejak awal justru ditangani penyidik Polri bukan PPNS yang diberi kewenangan sesuai undang-undang kekarantinaan kesehatan.
Wasmad juga menyoal pasal yang dikenakan kepadanya, padahal Kota Tegal tidak sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). "Karena PSBB Kota Tegal telah dicabut sejak 23 Mei lalu," ujar Wasmad.
Karenanya politikus dari Partai Golkar tersebut meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan dakwaan jaksa. "Saya minta dakwaan dibatalkan," ucapnya.
Wasmad ditetapkan sebagai tersangka setelah menggelar hiburan dangdut pada hajatan pernikahan dan khitanan anaknya 23 September lalu yang menimbulkan kerumunan warga.
Sidang kasus Wakil Ketua DPRD Kota Tegal tersebut kembali digelar pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa. Meski menjadi terdakwa, Wasmad tidak ditahan oleh Kejaksaan melainkan hanya menjalani wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Tegal. (R-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
PENCARIAN terhadap enam anak buah kapal (ABK) KM Soneta yang tenggelam di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berlangsung hingga Sabtu (13/7) sore.
KAPAL nelayan KM Soneta asal Rembang dengan dengan 16 awak buah kapal (ABK) mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 anak buah kapal (ABK) di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam.
KAPAL nelayan asal Kabupaten Rembang, KM Soneta, yang mengangkut 16 ABK di Perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tenggelam. Sembilan ABK berhasil diselamatkan.
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Tegal, Jawa Tengah, menggelar Capacity Building Ragam Hias dan Pembendaharaan Desain dan Motif Batik bagi pelaku UMKM.
Hutri dan istrinya menuturkan sudah menjadi tugas kader partai untuk terpanggil melihat banyak persoalan di berbagai bidang di Kabupaten Tegal yang butuh penanganan serius.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved