Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin memastikan roda pemerintahan tidak sampai terganggu dengan kabar pemeriksaan Bupati Aa Umbara Sutisna oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama pemeriksaan bupati, aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemkab Bandung Barat masih berjalan normal seperti biasa," kata Asep, Jumat (13/11).
Pihaknya akan mengusahakan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta tidak mengganggu kinerja PNS.
"Kita semua jangan sampai tergantung dengan informasi yang menyangkut bupati," ujarnya.
Asep meyakinkan, Bupati Aa Umbara pun masih bekerja seperti biasa namun akibat ada pemeriksaan KPK, aktivitasnya menjadi sedikit terganggu.
"Informasinya, sekarang beliau ada di rumahnya dan kondisinya sedang kurang sehat," bebernya.
Dia menyatakan, selama ini tidak tahu menahu soal pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Aa Umbara Sutisna. Menurut Asep, informasi pemeriksaan maupun surat tertulis dari KPK tidak melalui lembaga tapi langsung kepada orang yang bersangkutan yakni Aa Umbara.
"Kami tidak tahu apa-apa soal pemeriksaan Pak Bupati meski akhirnya tahu juga. Surat pemeriksaan tidak melalui lembaga, tapi langsung kepada beliau," lanjutnya.
Dia juga mengaku tak mengetahui perkara apa yang sedang diselidiki KPK sehingga Aa Umbara terpaksa harus diperiksa.
"Enggak tahu juga soal apa, apalagi materi pemeriksaannya, pasti rahasia," tambahnya.
baca juga: Ada Kesengajaan Air PDAM Tercampur Solar
Sebagai informasi, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sudah dua kali diperiksa KPK yakni pada Selasa (10/11) dan Kamis (12/11). Namun hingga saat ini belum diketahui dugaan perkara apa yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat itu karena tim penyidik belum memberikan penjelasan.
"Iya betul diperiksa. Perkaranya apa nanti akan diinformasikan kembali karena proses masih berjalan," ungkap Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. (OL-3)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Program pelayanan publik kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan dilaksanakan untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses yang setara dan berkualitas.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Survei mencatat tingkat kepuasan yang tinggi terhadap sejumlah layanan utama, antara lain sektor kesehatan sebesar 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen
Warga memanfaatkan layanan drive thru di Samsat Palangka Raya untuk mempermudah dan mempercepat pembayaran pajak kendaraan.
Meski begitu, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Pramono Anung tetapkan WFH ASN tiap Jumat. Jam kerja tetap normal, kamera wajib aktif saat rapat, dan disiplin kerja diperketat demi pelayanan publik optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved