Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan anggota DPRD NTT Jonas Selean sebagai tersangka kasus pembagian tanah. Dia langsung ditahan, Kamis (22/10) sekitar pukul 15.48 Wita.
Jonas ditahan bersama mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang Tomas More. karena dinilai bertanggungjawab dalam kasus pembagian tanah seluas 19.468 meter persegi di Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang kepada 39 orang pada 2016 yang merugikan negara sekitar Rp66,6 miliar.
Kepala Kejati NTT Yulianto mengatakan aset tanah tersebut dibagi dalam 45 kapling dibagikan kepada anggota DPRD Kota Kupang, aparatur sipil negara (ASN) dan anggota keluarga Jonas Salean.
"Kalau tahun itu (2016) nilai aset tanah per meternya Rp3.700.000 sehingga kerugian negara Rp66,6 miliar. Kalau tahu ini pasarannya antara Rp7-10 miliar sehingga kerugian yang diselamatkan kejaksaan kurang lebih Rp140-200 miliar," kata Yulianto kepada wartawan.
Yulianto mengatakan seusai hasil penyidikan, dari aset tanah tersebut, Jonas mendapat bagian delapan kapling untuk dirinya, istri, menantu dan juga kerabat. "Rata-rata kapling antara 600 meter persegi dan 400 meter persegi. Untuk Jonas, 600 meter persegi ditambah 180 meter persegi tapi hanya bayar Rp200 ribu," ujarnya.
Sebelum ditahan, Jonas diperiksa sejak pukul 09.14 Wita didampingi dua kuasa hukumnya, Yanto Ekon dan Rian Kapitan.
Menurut Yanto Ekon, tanah yang diduga dibagikan kepada 39 orang tersebut, bukan milik daerah melainkan milik negara. "Kalau bukan barang milik daerah, itu bukan tindak pidana korupsi," tegasnya.
Dia mengatakan sampai penetapan tersangka penyidik kejaksaan belum memiliki satu bukti permulaan pun yang dijadikan bukt permulaan bahwa tanah itu milik daerah.
Yanto mengatakan tanah tersebut sebelumnya dipakai oleh Pemkab Kupang yang kemudian dilepaskan pada 1996. Dengan demikian, tanah menjadi milik negara.
Dia menegaskan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang kemudian pemerintah Kota Kupang mengatur peruntukannya bagi masyarakat berupa hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.
Sementara itu, saat dibawa ke mobil tahanan Jonas Salean terlihat berjalan pincang. Menurut Yanto, kliennya sedang dalam kondisi sakit. "Saat ini dalam masa pemulihan pasca operasi di kepala. Selang di kepala sampai perut belum dibuka," katanya. (OL-13)
Baca Juga: Kejati NTT Tingkatkan Penyidikan Kasus Penyelewengan Aset Tanah
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Dua wisatawan asal Spanyol di evakuasi medis dari perairan Pulau Padar, karena mengalami lemas, pusing, dan muntah.
WARGA Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa menggotong peti jenazah menyeberangi sungai yang dalam dan berarus deras.
Johni Asadoma menegaskan program rumah layak huni harus menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BNI memberdayakan ratusan perempuan penganyam di Pulau Solor melalui program berkelanjutan. Fokus pada peningkatan ekonomi, kualitas produk, hingga penanganan stunting di NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved