Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTT, Abdul Hakim yang menyampaikan sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) diperiksa penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati NTT, di Kejarin Mabat.
Pejabat yang diperiksa yakni Bupati Mabar Agustinus Ch Dula, Sekertaris Daerah Ismail Surdi, assisten 1 Bupati, kepala bidang aset, Kabag Tata Pemerintahan Ambrosius Syukur dan Ahli Waris Ramang Ishaka.
"Kejati NTT sedang menyelidiki kasus tanah di Labuan Bajo. Sejumlah pejabat Pemkab Manggarai Barat diperiksa masih sebagai saksi," kata Abdul Hakim.
Selain itu, sejumlah mantan pejabat Pemkab Mabar juga diperiksa. Antara lain, mantan Setda Kabupaten Manggarai Frans Paju Leok, Fungsionaris Adat Nggorang Hj. Ramang Ishaka, Rofinus Mbon mantan Setda Mabar, Ambrosius Syukur Kabag Tapem Mabar, Laurensius Y. Ambo, Karolus Gopa, Kepala BPN Mabar Abel A. Mau dan Donatus Endo seorang mantan pensiunan Kabupaten Manggarai.
Pemeriksaan ini di lakukan terhadap lahan milik pemda seluas 30 hektar yang terletak di Kerangan tersebut kini telah diklaim sejumlah pihak dan menjadi hal milik. Semua mengaku sebagai pihak yang menerima lahan itu dari Haji Ishaka, hanya tahunnya yang berbeda.
Frans Puju Leok mantan pejabat Sekda Manggarai mengaku, pernah saat sebagai asisten I ditugaskan untuk mengukur tanah seluas 30 ha penyerahan dari fungsionaris adat Nggorang. Tanah tersebut akan di persiapkan pembangunan sekolah menegah perikanan.
"Tadi saya ditanya seputar itu semua dan saya katakan itu memang tanah penyerahan untuk Pemda seluas 30 ha. Saya katakan tadi, sayang kalau aset itu jatuh ke tangan orang lain," ujar Puju Leok.
Puju Leok meminta agar siapapun yang memindah tangankan atau mengambil atau menyerahkan sepihak semestinya di proses hukum. "Harus di proses sehingga aset itu bisa di kembalikan," tegasnya (OL-13)
Baca Juga: Bupati Mabar Diperiksa Tipikor terkait Jual-Beli Aset Pemkab
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Dua wisatawan asal Spanyol di evakuasi medis dari perairan Pulau Padar, karena mengalami lemas, pusing, dan muntah.
WARGA Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa menggotong peti jenazah menyeberangi sungai yang dalam dan berarus deras.
Johni Asadoma menegaskan program rumah layak huni harus menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BNI memberdayakan ratusan perempuan penganyam di Pulau Solor melalui program berkelanjutan. Fokus pada peningkatan ekonomi, kualitas produk, hingga penanganan stunting di NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved