Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PASKA wakil ketua dinyatakan positif covid-19, untuk sementara DPRD Kota Cirebon tidak menerima kunjungan tamu dari luar daerah.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya menjelaskan, mereka sudah mengkoordinasikan surat-surat yang masuk untuk melakukan kunjungan ke DPRD Kota Cirebon untuk ditunda atau dialihkan ke tempat lain.
"Dalam seminggu, kami bisa menerima kunjungan dari anggota dewan di daerah lain sebanyak lima hingga enam kali," ungkap Agus, Rabu (9/9).
Namun dalam beberapa minggu ke depan untuk membatasi orang yang masuk ke gedung dewan, mereka telah melayangkan surat dan berkoordinasi dengan orang yang ditunjuk agar kunjungan ke DPRD Kota Cirebon ditunda atau dialihkan ke tempat lain.
"Rata-rata kunjungan dari Jawa Tengah," ungkap Agus saat ditanyakan kunjungan dari DPRD mana saja yang dibatalkan tersebut.
Selain membatalkan penerimaan kunjungan dewan dari daerah lain, mereka juga melakukan pembatasan orang yang masuk ke gedung dewan. "Kami cuma buka satu pintu," ungkap Agus.
Tidak hanya itu, sejumlah rapat yang digelar juga dialihkan dengan menggelar rapat secara virtual. Kalau pun rapat memang mengharuskan kehadiran fisik menurut Agus akan diterapkan protokol kesehatan secara ketat.
Pengetatan protokol kesehatan lebih dipilih dibandingkan untuk menutup atau me lock down gedung DPRD Kota Cirebon. "Karena sejumlah agenda mendekati tenggat waktu," ungkap Agus. Diantaranya terkait pembahasan sejumlah anggaran untuk 2021 mendatang.
Seperti diketahui wakil ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati diketahui positif covid-19. Tes terhadap seluruh anggota DPRD Kota Cirebon dilakukan pasca pada 4 September 2020 Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi dinyatakan positif covid-19. Ini dikarenakan sehari sebelumnya, yaitu pada 3 September 2020 dilakukan rapat anggaran bersama Pemkot dan DPRD Kota Cirebon yang dipimpin langsung oleh Sekda Kota Cirebon. (OL-13)
Baca Juga: Kota Sukabumi Gencar Tracing Kasus Covid-19 Naik
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Unjuk rasa dilakukan kantor cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah X Jawa Barat,
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Tahapan coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih sudah dimulai sejak 24 Juni 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan hitung ulang di TPS 14 Kelurahan Panjunan dan PSU di TPS 62 Pegambiran di Kota Cirebon
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
Sampai akhir pekan lalu, penyerapan beras oleh Bulog Cirebon sudah mencapai 65 ribu ton setara beras. Jumlah ini sudah melebihi target 41 ribu ton tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved