Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah didampingi sejumlah bupati dan wakil bupati se-Sulawesi Selatan memberi keterangan secara resmi di depan lobi rekotorat Universitas Hasanuddin Makassar terkait kondisi pascapemilu 2019, Kamis (23/5).
"Bersyukur kepada Allah secara umum kondisi Indonesia kondusif, kita masih dalam suasana damai," kata Nurdin di hadapan sejumlah awak media.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulsel yang telah menyikapi penetapan Komisi Pemilihan Umum dengan baik.
"Kita mengapresiasi para petugas, baik dari TNI dan Polri,yang telah betul-betul mengamankan Kota Jakarta, dan sejumlah kota lainnya di Indonesia, termasuk di Sulsel, dengan sigap dan kondusif. Termasuk apresiasi kepada penyelenggara Pemilu 2019, KPU dan Bawaslu," lanjut Nurdin.
Ia juga menyampaikan bela sungkawa kepada meraka yang menjadi korban kegiatan di Jakarta.
Menurut Nurdin, sebagai warga negara yang baik dan menghargai konstitusi, kalau ada kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu, ikuti jalurnya.
"Bukan mengambil langkah sendiri. Karena konstitusi sudah mengamanatkan. Jika ada sengketa pemilu, maka jalur hukum adalah MK. Saya yakin dan percaya, Indonesia akan kembali kondusif," tegas Nurdin.
Baca juga: Gubernur Sulsel Ajak Masyarakat Tolak People Power
Terkait adanya kemungkinan aparatur sipil negara (ASN) yang ikut aksi atau kegiatan di Jakarta menentang hasil pemilu, Nurdin dengan tegas menyatakan sikap Pemprov Sulsel langsung akan memecat ASN tersebut.
"Termasuk warga Sulsel yang bergerak pergi aksi, saya kira tidak ada. Kita sudah deteksi semua warga kita. Semua pintu kita jaga," tuturnya.
Sayangnya, pernyataan Nurdin Abdullah itu terbantahkan lantaran ada peserta aksi penolakan terhadap hasil pemilihan umum di Jakarta, yang jauh-jauh datang dari Sulsel.
Dari video berdurasi 3 menit 11 detik tersebut, seorang ibu berhijab merah mudah bertopi putih dengan tulisan tahuhid ikut berorasi. Ia mengatakan, ia menggunakan kapal laut untuk ke Jakarta.
"Kita sama-sama mempertahankan NKRI, aparat! Kami adalah mujahidah Sulsel yang benar-benar ingin mempertahankan NKRI. Kami sudah berusaha menjaga suara, kami kawal semuanya, kami punya data. Kami sangat heran dan kecewa. Inilah pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah," seru ibu itu.(OL-5)
MUTASI yang dilakukan pada TNI dan Polri jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dinilai memiliki potensi kerawanan pada penyalahgunaan wewenang.
Pada 29 Juli 1947, Angkatan Udara Indonesia mengalami duka mendalam. Tiga tokoh perintis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) tewas dalam sebuah serangan tragis.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
TNI bakal merekrut prajurit karier yang memiliki spesialisasi teknologi pesawat nirawak.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik 350 perwira prajurit karier TNI tahun anggaran (TA) 2024.
Penghapusan larangan TNI terlibat bisnis berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved