Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN kebijakan Work From Home (WFH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dimulai. Namun seluruh instansi yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat tetap buka dan berjalan normal.
"Sesuai arahan Pemerintah, hari ini kami mulai menerapkan WFH untuk efisiensi energi," kata Sekda Kota Tangerang, Herman Suwarman saat melakukan pemantauan pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkot Tangerang, Banten, Jumat (10/4).
Untuk instansi pelayanan publik, lanjutnya, seluruh pegawai harus tetap masuk dan memberikan layanan secara optimal kepada masyarakat. Karena pelayanan itu tidak boleh terganggu.
Bahkan dalam kunjungannya ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Sekda juga menyempatkan diri mendatangi berbagai stakeholder strategis di sektor ketenagakerjaan, seperti APINDO Kota Tangerang, FKPT, Forum LPK, dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
Dalam kesempatannya, Sekda mengingat, agar sektor usaha juga melakukan efisiensi energi. Meskipun mereka harus melakukan produksi secara optimal.
"Pemerintah dan dunia usaha harus berkolaborasi dalam upaya hemat energi tanpa harus mengurangi produktivitas dan efektivitas kerja,” paparnya.
Adapun berbagai layanan publik di Kota Tangerang yang tetap beroperasi antara lain, Pelayanan administrasi kependudukan (Disdukcapil), Mal Pelayanan Publik, Pembayaran pajak bangunan dan kendaraan, Pelayanan kesehatan di rumah sakit, Puskesmas, BPBD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan (Dishub). (H-3)
PEMERINTAH Kota Bandung akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pelaksanaan WFH kali ini, pegawai Pemko Padang yang mendapat penugasan WFH tetap diwajibkan mengikuti wirid mingguan yang dilaksanakan daring.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja, efisiensi anggaran, serta percepatan digitalisasi pemerintahan.
KEBIJAKAN pemerintah soal bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak bisa dipukul rata untuk diterapkan secara nasional.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan, WFH ebih efektif di WFH di hari Rabu sehingga car free day untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap di Jumat.
PENERAPAN kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (WFH ASN) dipastikan tidak mengendurkan pengawasan dan dipantau secara digital
Kebijakan ini juga menekankan efisiensi sumber daya meliputi listrik (lampu dan AC) kantor, komputer, penghematan air serta BBM.
KEBIJAKAN bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk para aparatur sipil negara bisa saja efektif dilaksanakan.
KAI Commuter memantau adanya tren penurunan volume pengguna KRL Jabodetabek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved