Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSOALAN banjir di Jakarta perlu ditangani serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, banjir kerap melanda warga ibu kota dan persoalan tersebut terus terulang.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, Jakarta mesti memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur, Malaysia. Lanjut dia, kota Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.
"Saya berharap ke depan ada kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia. Kuala Lumpur misalnya, ada tunnel, terowongan, air dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut," kata Khoirudin di Jakarta, Rabu (5/3).
Menurutnya, dengan kanal pengendali banjir itu diyakini bisa membantu dalam mengatasi persoalan banjir yang tiap tahun menghantui warga Jakarta.
"Paling itu bisa lebih membantu edit air yang terlalu banyak dipermukaan," ucap politikus PKS tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta agar Pemprov DKI untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir. Ia berujar, bahwa kali-kali di Jakarta saat ini masih tinggi lumpurnya, maka daya tampung air berkurang.
"Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya," terangnya.
Lebih lanjut Khoirudin mengungkapkan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan. Menurut dia, penanganan banjir ini merupakan pekerjaan rumah seluruh masyarakat Jakarta.
"Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan," tutupnya. (Far/P-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved