Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi E DPRD DKI Jakarta, Imamuddin, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Puskesmas Induk di Kecamatan Pademangan.
Ia mengatakan saat ini, daerah tersbejr belum memiliki Puskesmas Induk setelah Puskesmas yang ada diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pademangan Tipe D pada tahun 2015.
Asapun untuk layanan kesehatan masyarakat hanya mengandalkan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Pademangan Timur yang beroperasi sementara tanpa fasilitas laboratorium yang memadai.
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) telah merancang pembangunan Puskesmas Induk Pademangan di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang terletak di Ancol.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ini sudah tidak memiliki hambatan berarti dan hanya perlu direalisasikan melalui penganggaran yang tepat.
“Ini sebenarnya sudah tidak ada hambatan lagi, tinggal direalisasikan saja karena tanahnya pun milik Pemprov DKI. Lahan tersebut kosong, jadi tinggal bagaimana kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas Induk Pademangan,” ujar Imamuddin dalam keterangannya, Rabu (19/2).
Puskesmas Induk yang direncanakan ini nantinya akan menjadi percontohan di Asia Tenggara dengan fasilitas lengkap, termasuk laboratorium modern dan pusat olahraga (Sport Center) yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Pademangan.
DPRD DKI Jakarta akan mendorong penuh realisasi pembangunan Puskesmas ini agar masyarakat Pademangan segera mendapatkan layanan kesehatan yang optimal.
“Harapannya, warga Pademangan memiliki Puskesmas Induk yang layak, mengingat sebelumnya Puskesmas mereka digunakan untuk RSUD. Ini menjadi perhatian khusus kami di DPRD agar pelayanan kesehatan primer di Puskesmas dapat berjalan dengan baik,” pungkas Politikus NasDem itu. (Far/P-2)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved