Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Jupiter menyoroti masalah pencegahan kebakaran yang marak terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah harus memberikan alat pemadam api di pemukiman padat penduduk secara garis.
“Berkali-kali saya sampaikan, di periode lalu di Komisi A, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas GulKarmat bahwa pemberian APAR secara gratis itu untuk di wilayah pemukiman padat itu wajib untuk diberikan,” kata Jupiter saat meninjau lokasi kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1).
Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu menilai hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang besar.
“Apalagi APBD DKI Jakarta sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Jupiter mengatakan setiap kebakaran itu berawal dari api yang kecil sehingga alat pemandian kebakaran sederhana seperti Apar menjadi sangat penting. Sehingga api yang kecil tersebut tidak membesar.
“Karena api yang besar itu tentunya diawali dari api yang kecil. Nah, untuk penyelamatan pertama itu bisa menggunakan APAR. Namun sayangnya, masih banyak RW di pemukiman padat itu tidak memiliki APAR,” tegasnya.
Kunjungi Kebakaran Kemayoran, Legislator NasDem Soroti Masalah Pencegahan Kebakaran
Jakarta : Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Jupiter menyoroti masalah pencegahan kebakaran yang marak terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah harus memberikan alat pemadam api di pemukiman padat penduduk secara garis.
“Berkali-kali saya sampaikan, di periode lalu di Komisi A, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas GulKarmat bahwa pemberian APAR secara gratis itu untuk di wilayah pemukiman padat itu wajib untuk diberikan,” kata Jupiter saat meninjau lokasi kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 24 Januari 2025.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu menilai hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang besar.
“Apalagi APBD DKI Jakarta sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Jupiter mengatakan setiap kebakaran itu berawal dari api yang kecil sehingga alat pemandian kebakaran sederhana seperti Apar menjadi sangat penting. Sehingga api yang kecil tersebut tidak membesar.
“Karena api yang besar itu tentunya diawali dari api yang kecil. Nah, untuk penyelamatan pertama itu bisa menggunakan APAR. Namun sayangnya, masih banyak RW di pemukiman padat itu tidak memiliki APAR,” tegasnya.
Kunjungi Kebakaran Kemayoran, Legislator NasDem Soroti Masalah Pencegahan Kebakaran
Jakarta : Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jakarta, Jupiter menyoroti masalah pencegahan kebakaran yang marak terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah harus memberikan alat pemadam api di pemukiman padat penduduk secara garis.
“Berkali-kali saya sampaikan, di periode lalu di Komisi A, saya menyampaikan kepada Kepala Dinas GulKarmat bahwa pemberian APAR secara gratis itu untuk di wilayah pemukiman padat itu wajib untuk diberikan,” kata Jupiter saat meninjau lokasi kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 24 Januari 2025.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta itu menilai hal ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang besar.
“Apalagi APBD DKI Jakarta sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut Jupiter mengatakan setiap kebakaran itu berawal dari api yang kecil sehingga alat pemandian kebakaran sederhana seperti Apar menjadi sangat penting. Sehingga api yang kecil tersebut tidak membesar.
“Karena api yang besar itu tentunya diawali dari api yang kecil. Nah, untuk penyelamatan pertama itu bisa menggunakan APAR. Namun sayangnya, masih banyak RW di pemukiman padat itu tidak memiliki APAR,” tegasnya. (Joy/I-2)
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Nama Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026.
Ruang Rapat Komisi III DPR RI mendadak panas pada Rabu (28/1).
Mahalnya harga pupuk membuat petani mengurangi dosis pemupukan sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.
Awal minggu ini, kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat, telah menyebabkan korban hingga 842 siswa.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved