Heru Budi-DPRD DKI Sepakati Rancangan APBD Perubahan 2023 Total Rp78,7 Triliun

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Pimpinan DPRD DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk perubahan APBD 2023, Senin (4/9). Dokumen itu ditandatangani Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan unsur pimpinan DPRD DKI dalam rapat paripurna pada Senin (4/9).

Dalam rancangan KUPA-PPAS, besaran perubahan APBD DKI tahun 2023 telah dibahas dan disepakati Badan Anggaran DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) senilai Rp78,7 triliun.

Rancangan perubahan APBD 2023 ini turun sekitar Rp5 triliun bila dibandingkan dengan APBD murni 2023 yakni Rp83,7 triliun.

Baca juga: Heru Minta Wali Kota Hingga Lurah Pastikan tak Ada Warga Bakar Sampah Sembarangan

"Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD menyebutkan, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapatkan persetujuan bersama, ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna," ujar Prasetyo.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi Cesnanta Brata, merinci rancangan anggaran perubahan APBD 2023 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp69,8 triliun dan penerimaan pembiayaan total Rp8,8 triliun.

Baca juga: Heru: Water Mist dari Gedung Jangan Pakai Air PAM

“Pendapatan daerah itu ada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp48,2 triliun, pendapatan transfer Rp19,5 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah total Rp1,9 triliun," kata Michael.

"Sedangkan penerimaan pembiayaan itu dari SiLPA besarnya Rp8,6 triliun, pinjaman daerah senilai Rp295 miliar, dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta," jelasnya. (Ssr/Z-7)