Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KANTOR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kota Depok fokus untuk merampungkan proses digitalisasi data pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Depok Indra Gunawan menargetkan, proses digitalisasi data pertanahan tuntas dalam setahun mendatang.
“Kita targetkan sekitar 90% terlebih dahulu untuk digitalisasi data pertanahan rampung hingga akhir tahun ini. Dan sisanya dilanjutkan secara bertahap,” ungkap Indra Gunawan.
Baca juga : Kantor Pertanahan Tangsel Jadi Tuan Rumah Pilot Project Pelatihan Posko Pangan Sahara
Indra mengatakan, dari sekitar 650 ribu bidang tanah di wilayah Kota Depok sudah dalam bentuk sertipikat.
Oleh sebab itu, kata Indra, sekitar 66% dari jumlah tersebut sudah tercatat secara digital sedangkan sisanya sekitar 34% lagi masih belum di-update ke data digital.
Baca juga : Satpol PP Kota Bekasi Gencarkan Razia PMKS Selama Ramadan
“Kalau yang belum digital ini masih sekitar 150 ribu bidang, dan kita kejar hingga akhir tahun,” tuturnya.
Menurut indra, dari sekitar 150 ribu bidang tanah yang belum digital, ditargetkan sekitar 100 ribu dapat didata ke dalam sistem digitalisasi untuk tahap setahun mendatang.
"Sedangkan sisanya sekitar 50 ribu, akan dituntaskan segera setelahnya.Mudah-mudahan proses berjalan lancer, sesuai target,” ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk wilayah Kota Depok banyak tantangan untuk pencatatan proses digital. Seperti misalnya, data dari pemilik tanah yang belum lengkap sehingga harus dikejar. Ada kendala juga tanahnya bermasalah atau bersengketa
”Bisa saja, dalam warkat dan pancatatan tanah yang berada di lokasi yang berbeda dengan lokasi tanahnya. Ini menjadi persoalan,” tuturnya.
Demikian pula, tambah Indra, misalnya saja pemilik tanah berada di Jakarta tidak pernah menengok tanahnya di Depok sehingga ditempati warga.
"Warga ini, mengaku tanahnya sendiri lalu disertifikatnya karena merasa menguasainya. Terbit sertipikat ganda, sehingga menjadi persoalan. Ini yang membutuhkan waktu untuk digitalisasi," tukasnya. (RO/Z-5)
Kemen PPPA menegaskan akan mengawal kasus ini hingga anak korban mendapatkan keadilan yang semestinya.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dinas Pendidikan Kota Depok menyebut izin tempat penitipan anak atau daycare Wensen School Indonesia hanya sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
MI, pemilik sebuah daycare bernama WSI, telah dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan dugaan melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun.
Nama Meita Irianti mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen setelah muncul dugaan bahwa ia melakukan penganiayaan
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
Penyelenggara mengungkapkan kriteria penting penilaian kinerja perusahaan asuransi jiwa
PT ASDP Indonesia Ferry terus berinovasi dengan mengakselerasi digitalisasi layanan, di antaranya pemesanan tiket online melalui aplikasi dan website.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Digitalisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mendesak untuk segera dilakukan agar menjawab tantangan produksi yang maksimal namun tetap efisien.
Digitalisasi transaksi itu baik dan sangat memudahkan. Karena efisien dan justru bisa memudahkan para pelaku usaha maupun pembeli.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved