Digitalisasi Perlinsos Banyuwangi Pangkas Waktu Pendaftaran Warga

INDONESIA menunjukkan komitmennya pada agenda digitalisasi dalam program bantuan sosial (bansos) yang lebih bermakna. Digitalisasi yang dilakukan tidak hanya membuat aplikasi, melainkan memastikan transformasi ini benar-benar berdampak bagi masyarakat dengan pendekatan berbasis Infrastruktur Publik Digital (IPD). 

Salah satu upaya nyata dari pendekatan tersebut adalah dengan mengukur dampak sosial dari digitalisasi bansos pada program Portal Perlinsos di Banyuwangi melalui inisiatif kolaborasi antara Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), British Embassy Jakarta (BEJ), dan AMANA Solutions.

Hasil evaluasi nilai tingkat pengembalian sosial atas investasi atau Social Return on Investment (SROI) pada program percontohan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan nilai positif senilai 1,35. Hal ini berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan ke dalam sistem ini, negara berhasil menciptakan nilai sosial senilai Rp1,35. Koordinator Gugus Tugas KPTDP, Rahmat Danu Andika, menyampaikan, pemerintah berkomitmen tinggi untuk menempatkan Infrastruktur Publik Digital (IPD) pada Portal Perlinsos sebagai infrastruktur yang menghadirkan akses bantuan sosial yang lebih mudah, cepat, dan berdampak bagi masyarakat.

Baca juga : Tim TI BSI Kembangkan Digitalisasi Ajang IFRC Ke-19

Lebih lanjut dijelaskan, sebelum kehadiran portal Perlinsos, proses pengajuan bantuan sosial di Banyuwangi ditandai oleh prosedur yang panjang, banyak titik tangan administratif, ketergantungan tinggi terhadap aparat desa dan musyawarah desa (musdes). Di sisi lain, masyarakat harus menanggung biaya yang dinilai memberatkan seperti biaya transportasi hingga waktu yang panjang karena proses pendaftaran hingga penetapan status kelayakan membutuhkan waktu antara 75 hingga 200 hari. Dengan hadirnya Portal Perlinsos, proses pendaftaran yang sebelumnya bersifat manual dan kurang transparan berubah menjadi sistem digital yang otomatis dan bisa dilacak.

Masyarakat kini bisa mendaftar sendiri atau dibantu pendamping, kapan saja dan di mana saja. Selain itu, penentuan kelayakan dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan verifikasi data dari berbagai sumber (seperti IKD, Dukcapil, dan data lainnya). “Hasilnya, waktu tunggu warga dari mendaftar hingga mendapat status kelayakan menyusut drastis dari yang tadinya antara 75–200 hari dipangkas menjadi singkat, sesingkat 1 menit. Biaya tersembunyi yang selama ini justru memberatkan warga miskin, kini mendekati Rp 0. Selain itu, proses administrasi di tingkat desa dihapuskan dan kebutuhan dokumen fisik berkurang secara signifikan,” kata Andika pada acara “Diseminasi Studi: Infrastruktur Publik Digital untuk Perlindungan Sosial dan Investasi, di Jakarta (15/4).

Co-Founder dan Managing Partner AMANA Solutions, Prasetya Dwicahya menjelaskan, dua kerangka yang digunakan yakni, SROI dan SDI (Service Delivery Indicators) dirancang secara khusus untuk mengevaluasi program-program yang memanfaatkan IPD di Indonesia. Dengan studi kasus pada Portal Perlinsos di Banyuwangi, kedua kerangka ini mampu menangkap kompleksitas lintas lapisan, mulai dari pengalaman warga penerima manfaat di tingkat desa hingga koordinasi antar-lembaga di tingkat pusat dan daerah. Sehingga bisa menghasilkan nilai positif SROI tersebut dan dampak positif yang dihasilkan baik bagi penerima bansos dan institusi penyelenggara.

Baca juga : Perbankan Bantu Digitalisasi Koperasi demi Sasar Pedagang Pasar

“Pendekatan kami bertumpu pada perspektif yang berpusat pada manusia (human-centered). Pertanyaan kebijakan yang relevan bukanlah semata-mata “apakah Perlinsos sudah digital?”, melainkan “apakah akses terhadap bantuan sosial menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih dapat diprediksi bagi warga?” ungkap Prasetya. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut hasil evaluasi ini sebagai sinyal kuat bagi sektor swasta untuk mengambil peran strategis dalam perluasan Perlinsos.

Terlebih program Portal Perlinsos ini akan diperluas ke 42 daerah dari 25 provinsi di Indonesia, dengan 78% di antaranya berada di luar pulau Jawa. Menurut Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin, Firlie Ganinduto, rencana scale up program ke 42 daerah di seluruh Indonesia membuka lanskap investasi baru yang konkret. Mulai dari infrastruktur berbasis IPD seperti identitas digital, sistem pertukaran data, dan infrastruktur pembayaran digital. Kemudian, infrastruktur berbasis non IPD berupa infrastruktur konektivitas, keamanan siber & perlindungan data, hingga infrastruktur server & kapasitas cloud.

“Kadin melihat ini bukan hanya perluasan program sosial, tetapi peluang nyata bagi swasta untuk ikut membangun fondasi digital nasional. Dengan kolaborasi yang tepat, Perlinsos bisa menjadi tulang punggung inklusi sosial sekaligus membuka peluang baru bagi industri teknologi dan infrastruktur digital di Indonesia,” tutupnya. (H-2)