Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Sosial menyatakan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2024 yang disampaikan pemerintah sebesar Rp496,8 triliun dari APBN 2024 terbagi untuk beberapa kementerian dan lembaga, bukan hanya untuk Kemensos.
“Anggaran Perlinsos untuk Kementerian Sosial pada 2024 sebesar Rp78 triliun,” kata Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, Sabtu (2/12).
Baca juga: Kemensos Klaim Tingkat Keberhasilan Program Pena 98,9%
Lebih lanjut, anggaran Perlinsos Kemensos antara lain akan diberikan untuk Program Keluarga Harapan, bansos sembako, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk anak, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan yatim piatu, serta permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas. Termasuk penanganan dampak bencana dan Lumbung Sosial, serta pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu, dan program pemberdayaan Pahlawan Ekonomi Nusantara.
Anggaran Perlinsos melalui belanja nonkementerian/lembaga direncanakan sebesar Rp326,8 triliun. Anggaran sebesar itu antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM, penyaluran subsidi LPG tabung 3 kilogram, dan penyaluran subsidi bunga KUR, disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga: Legislator Yan Mandenas Serahkan Bansos Rp201 Miliar dari kemensos Ke Masyarakat Papua
Sementara itu, sekitar Rp92 triliun merupakan Anggaran Perlinsos di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta untuk pemerintah daerah melalui Transfer Ke Daerah (TKD). (Z-1)
Dalam rapat kerja Kemensos bersama dengan Komisi VIII DPR RI, Mensos Tri Rismaharini mengaku tidak dilibatkan pembagian bansos. Kemensos salurkan Rp78 triliun dari Rp497 triliun perlinsos
PEMERINTAH diminta fokus mengupayakan optimalisasi perbaikan ekonomi dalam negeri. Hal itu dinilai menjadi penting di tengah masa transisi pemerintahan dan gejolak perekonomian global.
BLT bukanlah solusi untuk mencegah infl asi, melainkan sebagai bantalan sosial agar masyarakat miskin tidak semakin kehilangan daya beli mereka.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved