Ibas Perlu Kolaborasi Semua Pihak Ciptakan Ruang Digital yang Sehat

WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pentingnya memperkuat kedaulatan informasi nasional di tengah masifnya arus digitalisasi. Ibas mendorong terciptanya kolaborasi erat antara pemerintah, institusi media, dan platform digital untuk membangun ekosistem informasi yang sehat, akurat, dan berimbang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini saat menerima audiensi Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/4/2026).

"Kita ingin ada ekosistem informasi yang sehat dan baik. Jika setiap orang dapat mengakses berita yang tepat, akurat, adil, dan berimbang, maka generasi kita juga akan tumbuh kembang secara sehat," ujar Ibas

Baca juga : Kolaborasi Dorong Literasi dan Digitalisaso Lewat PeDe Membangun Pendidikan Bersama LinkAja

Ibas menyoroti derasnya arus disinformasi dan berita hoaks yang kerap mengaburkan fakta di ruang publik. Menurutnya, pendekatan biasa tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan zaman. Ia menekankan perlunya standar kualitas informasi yang lebih tinggi serta penguatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah konten secara kritis.

"Tidak cukup hanya sekadar kolaborasi dengan pemerintahan, tapi diperlukan standar kualitas informasi yang lebih tinggi dan literasi digital agar masyarakat paham mana yang benar dan salah," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, perwakilan KTP2JB, Sasmito, mengungkapkan kekhawatiran terkait model bisnis platform digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang sering menyajikan informasi tanpa mencantumkan sumber resmi. Hal ini dinilai mengancam hak ekonomi pers dan keberlangsungan jurnalisme berkualitas.

Baca juga : Digitalisasi Armada Kapal Perkuat Distribusi Energi Nasional

Merespons keluhan tersebut, Ibas menyatakan sinergi antara parlemen, pemerintah, dan platform digital harus selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kedaulatan digital. Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap jurnalis yang kerap menghadapi tekanan saat menjalankan tugas.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, menambahkan bahwa pihaknya secara politik akan memperjuangkan aspirasi insan pers tersebut ke tingkat undang-undang, termasuk mempertimbangkan revisi regulasi yang mampu mengakomodasi berita aktual sebagai hak kekayaan intelektual.

"Demokrasi memang memberikan kebebasan bersuara, tetapi tetap harus ada aspek cover both sides agar informasi yang disampaikan tetap berimbang," tegas Ibas menutup pernyataannya.(H-2)