Langkah Jakarta Atasi Banjir

JAKARTA terus berupaya mengatasi banjir. Banjir juga merupakan salah satu faktor penyebab kemacetan di Jakarta, yang dalam kondisi ekstrem dapat melumpuhkan perekonomian. Hal ini dapat terjadi karena Jakarta adalah Ibu Kota, yang juga sebagai barometer perekonomian dalam negeri.

Salah satu program yang dilakukan untuk mengatasi banjir adalah normalisasi sungai. Proyek normalisasi kali merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah bertugas untuk membebaskan tanah dan pemerintah pusat bertugas untuk melaksanakan pekerjaan fisik. 

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menanggulangi banjir melalui program tersebut, bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Sudah 17 kilometer panjang Kali Ciliwung di wilayah DKI Jakarta yang dinormalisasi, masih tersisa 16 kilometer lagi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, upaya mengatasi banjir adalah tugas yang diberikan khusus oleh Presiden Joko Widodo kepada dirinya.

“Ya di antaranya banjir dan macet,” kata Heru.

Tahun ini, Pemprov DKI terus mempercepat pembebasan lahan di beberapa kelurahan, guna menormalisasi kali terpanjang di Jakarta itu. Pada tahun depan, Pemprov DKI berencana menganggarkan Rp700 miliar untuk pembebasan lahan. Namun, dari jumlah tersebut, baru Rp496 miliar yang disetujui DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Sumber Daya Provinsi Air Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal mengungkapkan, Rp496 miliar itu diperuntukkan bagi pembebasan lahan di empat kelurahan.

“Ini (pembebasan lahan) Cililitan 0,8 hektar, Rawajati 1,5 hektar, Cawang 2,25 hektar. Nah, ini yang mau kita tuntaskan,” ungkapnya.

Sementara itu, pembebasan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung sampai dengan Oktober 2022 telah dilakukan  di 162 bidang tanah, dengan total luas ±3,5 hektar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Lokasi pembebasan lahan di antaranya Kelurahan Gedong (1 bidang), Kelurahan Balekambang (68 bidang), Kelurahan Cawang (37 bidang), Kelurahan Rawajati (42 bidang), dan Kelurahan Cililitan (2 bidang). 
Prioritas pembebasan lahan pada 2020–2026, antara lain untuk normalisasi Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, Kali Sunter, serta Kali Jati Kramat. 

Tidak hanya normalisasi sungai, Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan sumur resapan. Sumur resapan tak hanya dibangun untuk mengurangi genangan, tetapi juga buat konservasi air.

“Pada prinsipnya, sumur resapan itu untuk recharge ground water ya untuk air tanah, jadi itu fungsi utamanya. Hanya saja, memang ada titik yang dipakai untuk membantu sistem drainase, buat menampung air di daerah-daerah langganan banjir. Itu memang kita tambah sumur-sumur dangkal, dan sumur-sumur dalam ditambah dengan kolam-kolam olahan di sekitarnya bila memungkinkan,” kata Sekretaris Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Dudi Gardesi.

Tahun depan, anggaran sumur resapan yang disetujui oleh DPRD DKI Jakarta adalah Rp1 miliar. Dengan nilai tersebut, sumur resapan yang dibangun berkedalaman 6-20 meter. Di samping Dinas SDA, Pemprov DKI juga akan mengajak pemilik gedung swasta untuk membangun sumur resapan. Ia berharap, melalui kolaborasi dengan swasta ini, pembangunan sumur resapan bisa berjalan maksimal.

“Melalui izin-izin yang sudah dikeluarkan terkait dengan gedung-gedung, nah itu lebih disegerakan. Jadi, kita akan mencoba menagih dan karena izinnya itu sudah dilakukan,” imbuhnya.

Terobosan lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi genangan dan banjir adalah melakukan pengerukan rutin di kali/sungai, waduk/situ embung dan saluran untuk menambah kapasitas daya tampung air. Lalu, saat ini juga tengah berjalan kegiatan 942 Project, yaitu pembangunan dan rehabilitasi 9 polder, 4 ruang limpah sungai/retensi air, dan peningkatan kapasitas 2 sungai/kali untuk mengendalikan genangan di DKI Jakarta.

Fokus Penataan 13 Sungai

Dihubungi terpisah, pengamat tata kota Nirwono Joga, menyarankan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar fokus menangani banjir, melalui penataan 13 sungai utama mulai dari Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, serta Sunter dengan pembebasan lahan dan relokasi permukiman warga.

Selain itu, dari sisi saluran, Nirwono merekomendasikan agar Pemprov DKI merehabilitasi saluran drainase, supaya mampu menampung curah hujan ekstrem.

“Memperbanyak luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) baru sebagai daerah resapan air. Semakin luas, semakin banyak air yang dapat diserap ke tanah,” tukasnya. (OL-7)