Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyatakan, pihaknya berencana memanggil BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) untuk menanyakan model kerja sama dalam penyelenggaraan Formula E.
"Kami akan panggil pihak Ancol untuk menanyakan model kerja sama dengan Formula E," kata Prasetyo, di Jakarta, Senin (16/5).
Dia menambahkan, Ancol menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang berasal dari APBD DKI untuk menutupi kerugian akibat membantu penyelenggaraan Formula E.
Nantinya, Prasetyo akan menanyakan kajian soal daya ungkit Formula E untuk mendongkrak pendapatan Ancol.
Baca juga : 73,8 Persen Masyarakat Puas dengan Penyelenggaraan Mudik 2022
Beberapa pertanyaan pihaknya yang akan disampaikan di antaranya terkait nilai kontrak kerja sama yang diperoleh Ancol untuk menyewakan lahan, dan besaran uang didapat dari penjualan tiket Formula E.
Sebab, lanjutnya, masyarakat yang membeli tiket termurah Formula E yakni Ancol Festival, bisa masuk ke dalam seluruh wahana di Ancol seperti Dufan, SEA World, Ecopark, dan lainnya. Adapun tiket termurah Formula E dibanderol seharga Rp250.000.
Prasetyo khawatir skema kerja sama dalam penjualan tiket Formula E tersebut merugikan Ancol selaku BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
“Ancol ini BUMD, perusahaan yang harus mendapat untung. Jangan sampai Ancol yang mengaku merugi karena pandemi makin tekor karena Formula E," ungkapnya. (OL-7)
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak sidak berkala dan pembentukan gugus tugas lintas instansi guna mengawasi penjualan bebas air keras.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Kini pengelolaan Bantargebang menghadapi sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
DPRD DKI Jakarta mendesak penerbitan Pergub parkir baru setelah dugaan kebocoran PAD di Blok M mencapai puluhan miliar. Digitalisasi dan transparansi jadi sorotan utama.
Asbanda mendorong BPD untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah.
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved