Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza berharap hak interpelasi Formula E tidak sampai bergulir kembali di DPRD DKI Jakarta. Ia tetap menghormati hak dan kewajiban anggota DPRD DKI dalam menjalankan tugasnya melakukan fungsi pengawasan anggaran.
Kendati demikian, ia berharap persoalan transparansi anggaran yang diminta oleh dua fraksi yakni PDIP dan PSI untuk bisa dijelaskan melalui interpelasi bisa dijelaskan melalui jalan lain yakni musyawarah.
"Tapi kami ingin hak-hak tersebut sejauh dapat kita bisa musyawarahkan, kita diskusikan dan selesaikan bersama. Tidak mesti hak-hak yang ada di anggota dewan itu semuanya digunakan," kata Riza di Gedung DPRD DKI, Rabu (20/4).
Politikus Partai Gerindra menambahkan, hak interpelasi merupakan salah satu dari tiga hak yang dimiliki anggota dewan dan diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam mengawasi kinerja eksekutif, dialog bisa dikedepankan.
"Namun kami berharap semua permasalahan di kota Jakarta apapun itu dapat kita selesaikan antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI serta melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Jakarta dan bersama-sama juga kita bersinergi dan berkolaborasi membangun kota Jakarta," tukasnya.
Baca juga: Meski Pengaspalan Sirkuit Selesai, Interpelasi Formula E Tetap Berlanjut
Sebelumnya, rapat paripurna hak interpelasi Formula E yang terselenggara pada September 2021 lalu diskors karena jumlah anggota yang hadir tak memenuhi kuorum. Hal ini disebabkan ada tujuh fraksi yang menentang hak interpelasi bergulir dan banyak anggotanya yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
Saat ini, dua fraksi yang mengusulkan hak interpelasi Formula E yakni PDIP dan PSI pun kembali ingin melanjutkan rapat paripurna tersebut. Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menegaskan mereka tak bermaksud menjegal ajang internasional tersebut namun hanya menuntut transparansi anggaran pembayaran dana commitment fee sebesar Rp560 miliar yang dibayarkan oleh Pemprov DKI kepada Formula E Operation (FEO) sebagai tanda jadi ditetapkannya Jakarta sebagai tuan rumah Formula E untuk tiga musim balapan. (OL-5)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Ia beralasan tidak hadir karena rapat tersebut bukan bersifat pengambilan keputusan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta periode 2019-2024, M. Hariadi Anwar meninggal dunia di RS Medistra, Jakarta, Kamis (1/8) sore.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved