Ganjar Gulirkan Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Presiden Itu Hak Demokrasi

PRESIDEN Joko Widodo merespons wacana hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar mengajak partai-partai koalisi pengusungnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024. Presiden mengatakan hal itu bagian dalam berdemokrasi.

"Ya itu hak demokrasi enggak apa-apa kan," ujar presiden saat menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).

Seperti diberitakan, Ganjar menuturkan hak angket bertujuan mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan banyak lembaga negara. DPR, menurutnya dapat memanggil pejabat negara terkait praktik kecurangan tersebut.

Ganjar bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara partai pengusung Anies-Muhaimin yang berada di DPR ialah NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurutnya, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan. Ini karena pendukung hak angket sudah lebih dari 50% anggota DPR. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi