Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan. Pembentukan pansus dipastikan tidak tertuju pada individu.
Pernyataan ini disampaikan pakar Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bakir Ihsan saat dihubungi, Kamis (1/8/2024). "Ini bagian dari fungsi DPR bagian untuk memastikan dan melakukan pengawasan. Itu hal biasa tidak perlu diributkan apalagi yang merespon adalah ormas," ujarnya.
Baca juga: Upaya PBNU Bentuk Pansus PKB Disebut Tindakan Batil
Baca juga : Eks Sekjen PKB Beberkan Konflik Fundamental antara PBNU-PKB
Dia menilai kisruh antara PKB dan PBNU yang meruncing di tengah publik tidaklah pantas. Apalagi mengarah pada persoalan personal para tokoh yang dikenal publik.
"Yang saya baca menyangkut hal yang personal ini kurang pas untuk publik. Tapi untuk DPR mempertanyakan melakukan langkah pelaksanaan haji sesuai atau tidak itu hal biasa," tegas Bakir.
Keriuhan yang mengerucut antara partai politik dan ormas ini juga disebut miris. Sebab keduanya masih berada di satu rumah. Sehingga masalah tersebut sebaiknya diselesaikan secara internal.
Baca juga : PKB Sebut Ketum dan Sekjen PBNU Sering Menggembosi PKB
"Jadi tarik-menarik PBNU dan PKB sebetulnya satu rumah. Selesaikan sendiri satu rumah secara partai mereka semua adalah PKB orang NU. Kalau tidak selesai cari mediator," cetusnya.
Dia pun menyayangkan kisruh tersebut di tengah upaya DPR mencari perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini juga sambungnya merupakan masalah gunung es yang dimulai dari pilpres.
"Jadi ada masalah politik di dalamny ditarik ke persoalan personal. Jadi hal yang biasa bisa diselesaikan sendiri tidak harus di publik. Secara gamblang terbaca lebih persoalan personal bukan kelembagaan padahal tujuan DPR itu kelembagaan," ungkapnya.
Baca juga : Pansus Haji, Ketum PBNU Sebut tak Ada Alasan Cukup bagi Pembentukannya
Baca juga: Pansus Haji, Ketum PBNU Sebut tak Ada Alasan Cukup bagi ...
Sementara itu, anggota pansus angket haji Iskan Qolba Lubis tidak mau berandai-andai kelanjutan pansus angket haji. Sampai sekarang pansus tetap fokus untuk bisa on the track. Namun berdasarkan agenda DPR masa sidang akan dimulai lagi 16 Agustus.
"Saya belum bisa berandai-andai tapi masa sidang dibuka 16 Agustus semoga terkejar," ujarnya. (Sru/P-3)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
Pembentukan pansus PKB itu diinisiasi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah YusufÂ
PAKAR hukum pidana mengecam putusan majelis hakim terhadap Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam kasus kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved